NUNUKAN-Setelah berjalan beberapa tahapan, mulai dari penyampaian laporan, pemandangan fraksi hingga jawaban pemerintah Kabupaten Nunukan terkait penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, yang tinggal menunggu penetapan persetujuan DPRD.
Usai mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah Nunukan terhadap atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap terhadap Nota Pengantar Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, yang disampaikan wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa mengaku puas dengan jawaban yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
“Dari jawaban pemerintah daerah cukup bagus dan puas, dengan apa yang menjadi saran dan masukan fraksi khusunya fraksi Hanura,” ujar Leppa, Rabu (29/6).
Salah satu yang disampaikan dalam jawaban pemerintah, kata Hj. Leppa adalah Pemerintah terus mengoptimalkan potensi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
“Kami menilai Pemerintah Daerah cukup berkomitmen baik dalam mengelola keuangan daerah khususnya PAD, tentu kita mendukung sebagai mitra kerja dalam membangun daerah,” ujarnya.
Selain itu, kita sangat mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah karena telah 7 kali berturut-turut menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Ini kan pencapaian yang luar biasa, sehingga kita perlu mengapresiasi atas pencapaian pemerintah Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Lanjut Hj. Leppa, meskipun ada kekurangan pada Indeks Pembangunan Manusia yang berada di posisi ke-5 di Kaltara dan kita paling terendah, dan itu yang harus ditingkatkan, namun ini juga sudah dijawab oleh pemerintah daerah terkait IPM itu bahwa akan ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan itu.
“Sebagai mitra tentu solusi dan masukan akan kita berikan, artinya DPRD Nunukan sangat mendukung Pemerintah daerah dalam meningkatkan IPM, termasuk sosial ekonomi. Apalagi tentang pembangunan ke depan, kita sudah terlepas dari pandemi artinya transisi dari pandemi ke normal pasti berproses, begitu juga dengan anggaran tidak serta merta harus langsung normal. Pemulihan ekonomi yang terpenting karena masih banyak yang perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (**)
