Wakil Bupati H Faridil Murad saat menyampaikan sambutannya
NUNUKAN – BPPD menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan , Kamis siang (12/3) . Kegiatan tersebut dilaksanakan ruang rapat lantai 4 kantor Bupati Nunukan.
kegiatan ini turut hadir Wakil Bupati Nunukan Ir. H. Faridil Murad, SE. MT, Forkopimda Kabupaten Nunukan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Biro Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, LITBANG BAPPEDA Nunukan, OPD se – Kabupaten Nunukan, Camat se- Kabupaten Nunukan serta Kepala Desa se – Kabupaten Nunukan.
Dalam Laporannya sekretaris BPPD Nunukan Muchlis, SE, M.Si selaku ketua panitia kegiatan menyampaikan bahwa penyelenggaraan rapat koordinasi ini dimaksudkan sebagai wahana komitmen kerjasama bersama pemerintah sehingga dapat merumuskan suatu keluaran berupa kerangka kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Dalam penyelenggaraan rakor tersebut, penyelenggara mengharapkan beberapa rumusan yang dapat meningkatkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan kabupaten nunukan.
“Dalam penyelenggaraan rakor ini kami mengharapkan dapat meningkatnya komitmen dan peran pemerintah dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan, selanjutnya memperkuat tim yang dimulai dari pemerintah Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, “Ujar Muchlis.
Wakil Bupati Nunukan Ir. H. Faridil Murad, SE. MT dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan wilayah perbatasan tahun 2020 ini hal tersebut juga ingin diwujudkan dengan lahirnya pemetaan perencanaan percepatan pembangunan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
Menurut Faridil sasaran yang hendak dicapai diselenggarakannya kegiatan ini adalah mempertahankan desain yang baik dalam perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan. Percepatan pembangunan di perbatasan ini untuk dilakukan karena sudah menjadi kebutuhan karena secara kasat mata wilayah yang menjadi lokasi prioritas atau lokpri perbatasan tersebut pembangunan di bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar lainnya masih perlu digenjot.
Menurut Faridil Di Kabupaten Nunukan terdapat 17 Kecamatan yang termasuk dalam kawasan perbatasan negara oleh karena itu hitungan ekonomi yang tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
“Dengan optimis yang kita miliki ini saya berharap kiranya dapat disepakati bersama demi Kabupaten Nunukan lebih maju dengan memperkuat kerjasama mulai dari pemerintah Desa, Kecamatan, hingga pemerintah pusat sehingga sudah tepat rasanya kegiatan ini diselenggarakan guna membuat komitmen tersebut,” Jelas Faridil.
Faridil juga menambahkan bahwa untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan itu tergantung bagaimana program-program yang dibuat. Pembangunan wilayah perbatasan jangan hanya dilihat dari fisik tetapi juga dilihat daripada pembangunan non fisik. Jangan hanya fisik semata karena gunanya pembangunan fisik hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jalur sarana prasana yang ada di daerah perbatasan tetapi non fisiknya bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut.
“Kita harus bisa melihat potensi-potensi apa di daerah perbatasan kita ini yang bisa kita programkan. Jangan pernah menyusun program hanya berfikir untuk uang tetapi bagaimana kita membuat program supaya program itu dapat kita jual. Bagaimana kita mendapatkan uang kalau kita tidak mempunyai suatu program,” Tambah Faridil.
Seusai di buka, kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan diisi dengan paparan materi dari beberapa narasumber. (HUMAS)
