NUNUKAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2019, Senin (29/6) di ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan.
Rapat di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa, dihadiri Asisten III, Asmar dan Anggota Dewan.
Pandangan Umun dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera yang dibacakan Inah Anggraini menyarankan kepada Pemerintah daerah agar focus terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena data Pemkab Nunukan berada diposisi Kelima dari Lima Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
Realiasasi Pendapatan yang bersumber dari PAD masih belum mencacapai target yang diharapakan sehingga dibutuhkan kreatifitas dan inovasi untuk bisa menambah pendapatan daerah.
“PKS juga meminta penjelasan kepada Pemkab Nununkan terkait banyaknya program kegiatan yang realisasinya dibawah 50 persen terutama di Dinas PUPR dan meminta penjelasan terkait realisasi 100 persen terhadap hutang kegiatan tahun 2011 kegiatan pembangunan jalan Maspul-Loudres yang baru dibayarkan pafda tahun 2019,” Tutur Inah membacan pandangan umum Fraksinya.
Selanjutnya Pandangan Fraksi Hanura yang disampaikan Jainuddin, SE bahwa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang memprioritaskan pencapaian-pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan yang mendukung peningkatan Nilai tambah sector ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Nunukan.
“Apa yang telah dilakukan Pemerintah daerah Nunukan sudah cukup baik dari tahun ke tahun, hal itu dapat kita lihat adanya perputaran ekonomi rakyat disektor rumput laut yang salah satu komoditi andalan di Kabupaten Nununkan. Menjadi perhatian serius dari pemkab Nunukan mulai dari bantuan tali, pembangunan penjemuran hasil panen dan pemasarannya hingga keluar negeri,” tutur Jainuddin.
Kami sangat menyambut baik dengan harapan sector-sektor yang lain juga terus didorong agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta menciptakan perputaran ekonomi bagi Masyarakat Nunukan.
Jainuddin juga menyampaikan, Fraksi Partai Hanura Nunukan berkenaan dari sisi pendapatan tahun 2019 dimana target Pendapatan Transfer daerah sebesar Rp. 1.373.862.433.759,49 dan pendapatan terealisasi sebesar Rp. 1.210.576.410.412,97 atau 88,11 persen, sementara pendapatan asli daerah terhitung sebesar Rp. 111.331.435.802,00 atau 94,17 persen. “ Dengan pencapaian ini kami sangat mengapresiasi atas kinerja Pemkab Nunukan dalam mendorong pendapatan asli daerah. Namun kami juga memberikan masukan dan saran agar selurh potensi pendapatan asli daerah yang belum tersentuh agar dapat dimaksimalkan tarif parkir kendaraan baik roda dua maupun roda empat,” jelas Jainuddin.
Selain itu, Jainuddin juga menuturkan ada yang kurang maksimal realisasinya dalam pandapatan transfer. “ menjadi catatan kami dari Fraksi Hanura bahwa pendapatan transfer yang terhitung sebesar Rp. 1.042.183.931..957,49 yang terealisasi sebesar Rp. 882.872.516.041,93 atau 84,71 persen, mohon penjelasan Pemda Nunukan,”Ujarnya.
Jainuddin juga menuturkan fraksi partai Hanura juga mengucapkan atas pencapaian wajar tanpa pengeculian (WTP) selama lima kali berturut-turut. “Ini adalah pencapaian tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan Utara,” Ujar Jainuddin.
Selanjutnya Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Saleh, SE bahwa APBD pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1. 373.862.433.759,49, maka kami dari Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa hal terkait dengan fungsi Lembaga dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pengawasan anggaran dan legilasi.
Disampaikan Saleh, berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan mendapat opini WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut Fraksi Demokrat mengharapkan prestasi yang diraih selama ini dapat ditingkatkan sdengan peningkatan kualitas disiplin dan SDM dalam system pengendalian internal.
Fraksi Demokrat juga mempertanyakan adanya realisasi kegiatan yang telah selesai 100 persen tapi realisasi pembayarannya hanya sekitar 40 Persen. Sementara kegiatan tahun anggaran 2011 yang diselesaikan pembayaranya 100 Persen ditahun 2019.
Kemudian Demokrat Juga meminta agar Pemerintah Nunukan Fokus terhadapPenyelesaian Hutang asset tetap kepada pihak ketiga berjumlah Rp. 63.324.825.722,43 terutama pembayaran Hutang yang dianggarkan didalam APBD tahun 2020.
“Pembangunan Islamic Center tahap II senilai Rp. 4.873.995.127,13dan peningkatan jalan Atap dan Kecamatan Sembakung Senilai Rp. 2.126.004.872,87, peningkatan Jalan Binusan-Tanjung Cantik-Sei Banjar Nunukan Rp. 108.073.800,00, kemudian peningkatan jalan menuju Desa Sujau Kecamamatan Sebuku Rp. 639.642.160,’ujar Saleh.
Selain itu, Fraksi partai PPN dalam memberikan pandangan umum yang dibacakan Joni Sabindo mengapresiasi atas pencapaian Pemda Nunukan menerima penghargaan WTP yang kelima kalinya secara berturut turut.
Fraksi Partai PPN dalam pandangan umumnya menyampaikan beberapa catatan-catatan sebanyak 22 permohonan untuk kepentingan dan kelangsungan Masyarakat Kabupaten. (HZ/ADV)
