NUNUKAN– Pemerintah Kabupaten Nunukan menjawab atas pandangan umum fraksi DPRD Nunukan atas LKPJ APBD Pemda Nunukan tahun 2019,diruang sidang Paripurna DPRD Nunukan ke 5 masa sidang ke III, selasa (30/6).
Dalam rapati itu dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota DPRD, serta pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Nunukan.
Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid yang diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nunukan Muhammad Amin membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nunukan terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2019.
“Setelah mendengar, membaca dan mencermati pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD yang disampaikan melalui rapat paripurna, kami akan memberikan penjelasan atas pertanyaan pandangan maupun saran, pendapat dan masukan anggota dewan yang terhormat,”Tutur Muhammad Amin saat membacakan jawaban Pemda Nunukan.
Muhammad Amin menuturkan terhadap lima pandangan umum yang berawal dari Fraksi Hanura yang menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Sehingga Pemerintah Daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“InsyaAllah di tahun yang akan datang pemerintah daerah dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), kembali atas laporan keuangan terkait realiasi pencapaian yang belum maksimal sesuai apa yang kita harapkan kedepannya, Pemda Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan khususnya PAD,” Jelasnya.
Selanjutnya jawaban atas pandangan fraksi partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap pencapaian Pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD. Muhammad Amin mengatakan, dengan jawaban realisasi kegiatan yang telah selesai 100 persen namun biayanya hanya sebesar 40 persen, hal tersebut dikarenakan antara realisasi transferan dengan alokasi.
Sedangkan fraksi partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Nunukan akan menjadi fokus perhatian daerah, terutama pada 3 indikator yang menentukan perkembangan IPM. Yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Kedepannya, Pemkab Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan daerah,”kata Muhammad Amin.
Selanjutnya, Pandangan fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, pemkab Nunukan menjawab, tentang operasional rumah sakit pertama di wilayah III telah diupayakan penyelesaian permasalahan lahan. Di mana hal itu telah diakomodir dalam program tanah objek reforma agraria (Tora) oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan dalam perkembangannya terhadap pengalihan kewenangan kepada Menko Bidang Kementrian dan Investasi dan menunggu persetujuan saja.
Kemudian jawaban Pemda atas pandangan fraksi Gerakan Karya Membangun, mengenai problem pencapaian pendapatan daerah baik PAD, pendapatan transferan maupun lain-lain pendapatan yang sah, yang realisasinya belum mencapai target pemkab Nunuksn kedepannya akan lebih mengoptimalkan potensi yang ada khususnya PAD dan lainnya. **
