NUNUKAN – Aliansi Masyarakat Demokrasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, wilayah perbatasan RI–Malaysia, Senin (1/9/2025).
Di tengah gelombang protes nasional, mahasiswa dan masyarakat Nunukan turun ke jalan menyuarakan tuntutan. Mereka tidak hanya menyoroti isu nasional seperti reshuffle kabinet dan transparansi DPR, tetapi juga menyampaikan berbagai persoalan lokal yang dinilai mendesak di perbatasan.
Tuntutan Nasional
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan 20 poin tuntutan, di antaranya:
1. Dengan persoalan tersebut, Aliansi Peduli Demokrasi Nunukan, menuntut agar,
1. Usut Tuntas Kematian Affan Kurniawan dan semua korban kekerasan aparat ditengah demonstrasi.
2. Hapuskan Tunjangan DPR-RI
3. Sahkan RUU Perampasan Aset.
4. Ketua Umum Partai harus memecat dan menjatuhkan sanksi tegas kepada kader provokatif dan mencemoh rakyat.
5. Pemerintah harus segera reshuffle kabinet serta memperbaiki kehidupan rakyat.
6. Pertegas dan revisi UU tindak pidana korupsi.
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah dan fasliitas DPR).
8. Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat.
9. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat ditengah krisis.
10. Badan kehormatan DPR harus memeriksa dan menindak tegas anggota DPR yang melecehkan aspirasi rakyat.
11. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan diseluruh wilayah yang melaksanakan aksi demonstrasi.
12. Moratorium kekerasan berlebihan dan publikasikan SOP pengendalian massa.
13. Proses hukum transparan pada anggota dan komandan yang memerintahkan tindakan repsesif terhadap massa demonstrasi dan tenaga medis.
14. Militer harus segera mengumumkan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Evaluasi kebijakan pajak dan UU Ciptaker yang memberatkan rakyat dan buruh.
16. Ambil Langkah untuk mencegah PIHK darurat dan lindungi kepentingan buruh kontrak
17. Dialog Bersama dengan serikat buruh dan mahasiswa terkait upah minimum dan outsourcing.
18. Meningkatkan kesejahtran tenaga Pendidik diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
19. Mendesak pemerintah untuk memangkas tunjangan dan gaji Kementrian dan seluruh unsur Pemerintahan untuk dialokasikan kepada kesejahteraan Rakyat.
20. Mendesak Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengeluarkan keterangan dan konferensi Publik terkait pembungkaman media massa, terkait hak siar dan siaran langsung secara transparan.
isu daerah yang mendesak dan segera diakomodir, diantaranya
1. Pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten Nunukan (Krayan, Kabudaya, Sebatik, dan Nunukan)
2. Kenaikan upah buruh Kabupaten Nunukan.
3. Transparansi tata kelola perumahan DPRD.
4. Transparansi retribusi token listrik ke PJU.
5. Kesejahteraan tenaga medis.
6. Perbaikan tata kelola layanan kesehatan.
7. Membenahi layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan
8. Transparansi tata kelola kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.
9. Mempertanyakan kejelasan tindak lanjut 4 oknum personel Polres Nunukan yang terlibat kasus peredaran sabu sabu.
10. Mempercepat infrastruktur transportasi wilayah Krayan dan Kabudaya.
11. Meminta kejelasan terkait pelabuhan penyebrangan ilegal yang ada di Kabupaten Nunukan.
12. Mempercepat kebijakan tata kelola rumput laut berupa Peraturan Daerah.
rumput laut berupa Peraturan Daerah.
13. Pemerintah Kabupaten Nunukan, baik eksekutif maupun legistlatif untuk bersama-sama mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi di Nunukan, yaitu PNN dan STIT.
14. Mempercepat pemerataan pembangunan kesejahteraan dan kualitas hidup, baik pendidikan, kesehatan dan ekonomi di daerah Kabudaya dan daratan besar Krayan.
Soroti Kasus Hukum
Salah satu orator aksi, Agung, menegaskan bahwa penegakan hukum di Nunukan masih lemah. Ia menyinggung dugaan pemukulan warga oleh Ketua DPRD Nunukan serta kasus penangkapan empat anggota Polres Nunukan, termasuk Kasat Reskoba, yang hingga kini tidak jelas kelanjutannya.
“Kerusakan aturan tak hanya terjadi di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di kepolisian menjadi pertanyaan serius,” ujarnya lantang sambil mengibarkan bendera Jolly Roger.
Aksi Berlangsung Tertib
Aksi sempat diwarnai ketegangan akibat ulah seorang provokator yang mencoba menyusup. Namun aparat segera mengamankan individu tersebut sehingga situasi kembali kondusif.
Massa kemudian melanjutkan aksi dengan membacakan puisi Karawang-Bekasi karya Chairil Anwar, diiringi lagu Ibu Pertiwi. Simbol itu disebut sebagai bentuk perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi rakyat.(*/Zha)
