Angka Kasus KDRT dan Perkawinan Anak di Nunukan Selatan Cukup Tinggi

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Nunukan Selatan berdasarkan hasil data evaluasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) terbilang cukup tinggi.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Endah Kurniawati mengungkapkan jika DSP3A setiap tahunnya mengadakan evaluasi menuju Kabupaten layak anak dari Kementerian PPPA, dengan menyebarkan angket atau form untuk setiap Kelurahan dan Kecamatan dan KUA.

Bacaan Lainnya

Di kami ada 5 Klaster 1 kelembagaan, diantara satu klaster itu ada untuk perkawinan anak, penurunan kekerasan terhadap anak dan 5 Klaster itu sudah kita jalankan.

“Berdasarkan hasil evaluasi surat ke kecamatan dan KUA. Dari KUA itu sebanyak 21 Kecamatan hanya 5 yang kembali salah satunya Kecamatan Nunukan Selatan, ternyata Perkawinan anaknya termasuk tinggi dan angka kejahatan terhadap anak berdasarkan angka simponi kami tahun kemarin yang masuk sekitar 20 kasus, lebih banyak dari Kecamatan Nunukan mungkin lebih dari 10 Kasus terutama pelecehan seksual  terhadap anak,” terang Endah, Selasa (15/2).

“Karena angka pekerja anak meningkat, minta maaf karena mabentang banyak sekarang, jadi ada program mereka bekerja dan sambil bersekolah,” tambahnya.

Terkait beberapa kasus tersebut menurut Endah, faktornya sosialisasi yang kurang dari pihak DSP3A  dikarenakan pada tahun 2020 hingga 2021 tidak ada anggaran untuk perlindungan anak.

“Di tahun 2020-2021 zero anggaran  untuk perlindungan anak. Tahun 2021 kami ada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari kementerian tapi tidak ada sosialisasi, hanya untuk pendampingan kasus. Ini menjadi PR bagi kami karena di tahun ini kami menerima surat edaran dari gubernur  Kaltara bahwa Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan harus menjadi Kabupaten layak anak, karena Bulungan sudah dua tahun berturut – turut mendapatkan penghargaan layak anak, sedangkan Nunukan hitungannya karena pecahan dari Induk Bulungan  dan sampai sekarang kita belum dapat,” ujarnya.

Endah menuturkan, hal tersebut diungkapkan dimusrenbang Kecamatan Nunukan Selatan karena dari 15 lembar usulan itu lebih ke fisik tidak ada untuk keperlindungan anak dan Perempuan itu tidak ada.

” Harapan saya angka kejahatan anak menurun, kalau perlu zero begitu juga perempuan. Anggaran kita alhamdulillah ada walaupun hanya sedikit untuk perlindungan perempuan, begitu pun perlindungan anak nilainya kurang lebih, tetapi kita ada satu lagi program Pemenuhan anak –anak. Dipemenuhan anak diprogram itulah ada Forum anak, sedangkan perlindungan anak itu PTBM. Jadi dengan ada  Aktivis PATMB  dan forum anak paling tidak dapat menurunkan angka kejahatan terhadap anak dan perempuan,” Tandasnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *