Bidang Akademisi Nilai Ketua DPRD Layak Mundur

Print Friendly, PDF & Email

TARAKAN – Menghadapi kinerja DPRD Kota Tarakan selama 2,5 Tahun yang sempat menuai aksi dari sejumlah mahasiswa mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak salah satunya bidang akademisi.

Dr. Ismid Mado, ST, MT mengatakan bahwa aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa pada beberapa waktu lalu dikarenakan Kehadiran ketua DPRD belum di rasakan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Seharusnya ketua DPRD juga turun langsung menangani permasalahan di masyarakat. Sama hal contohnya yang terjadi di luar. Saya lupa daerah mana ada DPRD yang turun langsung melawan Bapedda sampai pecahkan meja itu bisa menjadi salah satu contoh ketua DPRD”ujarnya.

Lanjut Ismid, artinya ketua DPRD saat ini tidak menunjukkan Kolektif kolegial sebagai ketua yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

“kalau melihat aksi yang dilakukan Aspek penilaian kinerja dari masyarkat penting seperti teknis, dan kritik sosial. Sebenarnya moral sama etitut jadi anggota dewan bukan semata mengukur dari kinerja tapi moral sebagai wakil rakyat.”terangnya.

Selain itu, Ismid juga mengungkapkan jika ketua DPRD yang menjabat sekarang tidak dapat bertemu langsung dengan masyarakat artinya dirinya tidak merasa sebagai wakil rakyat hingga menimbulkan aksi penilaian kinerja.

“Misalnya dicontohkan ketika demo yang dilakukan kemarin atau yang pernah dilakukan sebelumnya dan ketuanya tidak pernah hadir untuk bertemu massa. Kalau di Negara Jepang ketuanya mendapatkan hal seperti itu mundur sudah ketuanya. Itu bukan lagi masalah administrasi, hukum tetapi masalah etika, moral dan adat. Karena di Jepang itu mengkedepankan etika dan moral, dimana ketika dikatakan tidak layak menjadi ketua dia mundur dengan sendirinya.”ucapnya.

Hal seperti itu, nanti masyarkat yang menilai dari aspek hukum hingga kinerjanya bahwa aspek hukum itu bisa, Ketika rakyat menginginkan dia untuk diganti itu bisa karena memang ketua DPRD itu wakil rakyat.

“Kalau dikatakan ketua DPRD tidak ingin di publish segala aktivitasnya kan sekarang jamannya teknologi masa tidak dimuat dalam media sosial, tidak mau di ekspos itu katakanlah 10 kegiatan masa sama sekali tidak ada yang di ekspos.”katanya.

“Yang perlu diketahui itu bukan media tetapi masyarakat, dengan adanya media itu disampaikan ke masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan disampaikan melalui media.”imbuhnya. (Kyt/**)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *