NUNUKAN-Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang digelar Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa di Hotel Laura Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Senin (28/3) turut langsung dihadiri Camat Nunukan Hasan Basri dan Lurah Nunukan Tengah Leonardus Mario Iskandar
Sebagaimana diketahui Reses adalah masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.
Namun usulan pembangunan tersebut dapat juga dilakukan dengan tiga mekanisme, reses tersebut merupakan proses pengusulan pembangunan, dengan banyaknya usulan yang dijaring oleh anggota DPRD nantinya dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme.
“Ini proses pengusulan untuk pembangunan, ini kan memang ada beberapa jalan yang dapat dilakukan terutama Musrenbang dengan mekanisme mulai dari bawah, yang dimulai dari tingkat RT lalu tingkat Kelurahan atau Desa, lanjut ke tingkat Kecamatan baru kemudian musrenbang tingkat Kabupaten. Itu sudah dilakukan, sebelum saya masuk di Kecamatan,” jelas Hasan Basri Camat Nunukan
Kemudian ada mekanisme Teknokratis, mekanisme ini langsung dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya yang mengeksekusi. “misalnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), bisa jadi apa yang diusulkan direses ini sudah diusulkan juga di PU. Ini kan ada namanya sinkronisasi yang dilakukan oleh BAPPEDA,” jelas Hasan.
Lalu ada mekanisme Pokir yang langsung dilakukan oleh ibu Ketua DPRD sekarang ini, jadi kita menyesuaikan.
“Jadi ada tiga jalan untuk pengusulan, mudah-mudahan diantara tiga jalan ini ada salah satunya yang gol. Karena saya melihat dari usulan yang di RT 02 itu sudah masuk di musrenbang, untuk penerangan jalan umum belum dan itu nanti kita usulkan di periode selanjutnya,”
Tapi tidak menutup kemungkinan ada program nasional yang bisa masuk langsug di situ kita ambil tentukan titiknya dan biasanya ada program nasional, tetapi untuk program kabupaten ini untuk tahun depa. sedangkan untuk semenisasi dan parit kemungkinan ada tahun ini, karena semenisasi dan parit itu bisa di DPRD.
“Siapa tahu ada yang pokirnya masuk di situ, resesnya masuk di situ jadi bisa dilaksanakan,”Jelasnya.
Dalam reses yang diikuti ketua RT maupun warga lebih banyak mengusulkan infrastruktur, Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokompim) ini mengungkapkan pembangunan bukan hanya fisik saja tetapi pembangunan aspek spritual pembangunan rohani.
“Ya betul, saya sebagai mantan Bappeda, pembangunan itu tidak semata fisik. Pembangunan itu juga meliputi aspek spritual rohani misalnya dibidang Pendidikan kenapa tidak ada yang mengusulkan, bidang olahraga tidak ada yang mengusulkan,”
“Tetapi ini bukan kesalahan masyarakat, tetapi kita perlu memancing mereka untuk mengetahui apa yang mereka (Masyarakat) butuhkan. Intinya kita Pemerintah daerah menginginkan masyarakat itu tidak meminta semata-mata fisik terus, tetapi fisik ini kan ada masanya misalnya 1-2 tahun hancur kembali, berbeda dengan penyuluhan atau pendidikan itu bisa menjadi bekal sampai kita tua,” tambahnya.
Dia menyebutkan, hal-hal seperti pemberdayaan perempuan, keagamaan dan kegiatan lainnya bisa diusulkan, tetapi kita mungkin belum membuka pemahaman masyarakat terhadap itu, sehingga mereka belum mengetahui bahwa ada yang bisa diusulkan selain fisik.
“Ini menjadi tugas dari BAPPEDA dan OPD lainnya untuk membuka mata masyarakat,” pungkasnya. (**)
