NUNUKAN – Dana transferan atau bagi hasil dari Pemerintah Pusat turut menentukan terwujudnya program kerja pemerintah di daerah seperti di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan negara. Oleh karena itu, dukungan dana bagi hasil (DBH) ini sangat berkontribusi pula terhadap pembangunan daerah.
Calon Bupati Nunukan nomor urut 01, Hj Asmin Laura Hafid menjelaskan, selisih dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat pada era pemerintahan sebelumnya dengan periode sekarang memang sangat jauh berbeda karena kondisi keuangan negara yang berbeda pula.
Pada periode pemerintahannya transfer DBH ini jauh menurun walaupun alokasinya tergolong rendah.
Di tahun pertama memangku jabatan Bupati Nunukan, tepatnya 2016 lalu mengalokasikan anggaran yang diharapkan dari dana transfer sebesar Rp88,175 miliar lebih dan terealisasi Rp151,088 miliar pada triwulan I dan triwulan II dialokasikan Rp88,175 miliar dengan realisasi Rp75,710 miliar.
Kemudian pada triwulan III dialokasikan Rp116,666 miliar dan direalisasikan pusat hanya Rp24,773 miliar, pada triwulan IV direalisasikan Rp130,993 miliar dari alokasi sebesar Rp116,666 miliar. Jadi total dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten Nunukan sepanjang 2016 sebesar Rp382,565 miliar lebih dari alokasi Rp409,187 miliar lebih atau Realisasinya sebesar 93,38 persen.
Ditahun 2017, lanjut Laura sapaan anak kandung mantan Bupati Nunukan dua periode H Abdul Hafid Achmad ini menambahkan, total realisasi dana transfer (DBH) adalah Rp150,821 miliar lebih dari alokasi Pemkab Nunukan pada kisaran Rp216,932 miliar lebih atau realisasinya 69,52 persen.
Masing-masing pada triwulan I sebesar Rp51,366 miliar dari alokasi Rp76,853 miliar lebih, triwulan II terealisasi Rp26,168 miliar lebih dari alokasi Rp76,853 miliar. Kemudian pada triwulan III dialokasikan sebesar Rp31,612 miliar lebih dengan realisasi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp73,286 miliar lebih, ditambah triwulan IV tidak ada transferan alias nol rupiah dari alokasi Rp31,612 miliar lebih.
Bahkan Laura membeberkan pula soal dana transfer pada 2018 atau tahun ketiga pemerintahan Laura-Faridil yang bertagline ADIL ini mendapatkan DBH dari pusat sebesar 197,420 miliar lebih dari alokasi sebesar Rp273,992 miliar lebih. Pada triwulan I dialokasikan Rp46,325 miliar dengan realisasi Rp28,014 miliar, triwulan II terealisasi Rp29,038 miliar dari alokasi Rp46,325 miliar.
Selanjutnya pada tahun yang sama, tepatnya pada triwulan III dialokasikan Rp90,670 miliar tetapi terealisasi Rp57,973 miliar dan triwulan IV direalisasikan Rp82,394 miliar dari alokasi Rp90,670 miliar lebih. Atau hanya teralisasi sekira 72,05 persen.
Memasuki tahun keempat tepatnya 2019, di Pemerintahan ADIL, kata Laura, dana transfer ke kas daerah Kabupaten Nunukan sebesar Rp155,847 miliar lebih dari jumlah yang dialokasikan sebesar Rp250,050 miliar lebih atau terealisasi 62,33 persen.
Masing-masing realisasi pada setiap triwulan adalah Rp36,954 miliar lebih dari alokasi Rp57,912 miliar (triwulan I), realisasi Rp37,719 miliar lebih dari alokasi Rp57,912 miliar pada triwulan II, dialokasikan Rp67,112 miliar lebih dengan realisasi Rp63,718 pada triwulan III dan realisasi Rp17,454 miliar dari alokasi Rp67,112 miliar pada triwulan IV.
Kemudian pada 2020, dialokasikan sebesar Rp215, 117 miliar lebih tetapi realisasinya Rp32,468 miliar hanya pada triwulan I. Sedangkan triwulan II, III dan IV belum mendapatkan transferan dari pusat.
Membandingkan dengan 2011, total transferan dari pusat sebesar Rp852,438 miliar dari alokasi Pemkab Nunukan saat itu sebesar Rp610,002 miliar atau 139,74 persen. Pada 2102 masuk kas daerah dengan sumber anggaran yang sama sebesar Rp998,848 miliar dari alokasi Rp775,695 miliar atau realisasi sekira 128,77 persen.
Selanjutnya lagi pada 2013, DBH yang masuk ke kas daerah sebesar Rp867,723 miliar dari alokasi Rp802,698 miliar lebih atau terealisasi 108,10 persen. Dana yang sama pada 2014 teralisasi sebesar Rp968,442 miliar dari alokasi 937,167 miliar (103,34 persen) dan 2015 sebesar Rp406,733 miliar dari alokasi Pemkab Nunukan Rp542,480 miliar atau realisasinya 74,98 persen. **
