NUNUKAN-Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan menyelenggarakan Musyawarah Desa penetapan RKP Perubahan dan Penetapan APDes Perubahan serta Penetapan penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) DD Anggaran Tahun 2020.
Kegiatan tersebut di laksanakan di Aula Kantor Desa Binusan, Jumat, (24/04/20).
Hadir dalam Musdes tersebut, Kepala Desa Binusan Rudi Hartono, Kasi Kesra kecamatan Nunukan Hariyanto, Ketua BPD Binusan Adam malik, Babinkamtibmas, Babinsa serta Ketua RT se desa Binusan.
Kepala Desa Binusan, Rudi Hartono menyampaikan, saat ini dengan terbentuknya tim Relawan Covid-19 di Desa Binusan, kita berharap semoga Tim bisa bekerja semaksimal dengan penyaluran dana Bantuan langsung tunai (BLT) Desa, sehingga tepat sasaran.
Jangan sampai niat baik kita dengan bekerja beberapa hari nanti ada yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai, sehingga menjadi permasalahan dimasyarakat.
“Selaku ketua tim, harapan saya tim bekerja sesuai amanah jangan hanya mementingkan pribadi, misalnya ketua RT hanya mendata keluarganya saja atau Kepala Desa mendata keluarganya saja, jadi ini yang harus kita hindari agar penyaluran BLT ini benar-benar tepat sasaran,” Harap Rudi.
Dia juga mengatakan, seluruh ketua rukun tetangga kita buatkan surat pernyataan untuk pendataan warganya. Hal itu dilakukan guna untuk mengantisipasi adanya pendataan yang tidak tepat sasaran.
“Seluruh RT kita buatkan surat kesepakatan yang ditandai tangani diatas materai, itu untuk pernyataan jika mereka bekerja sungguh dalam mendata warga yang betul-betul kurang mampu,” Ujar nya
Kemudian nanti setelah pendataan tersebut kita akan kembali melakukan survei ke Warga apakah sudah betul atau tidak, tambahnya.
Dari hasil musyawarah desa yang dilaksanakan di Aula desa Binusan, Rudi menuturkan mengingat dana ini tidak terlalu besar, hanya 450 juta dan itu akan dicairkan setiap bulan 150 juta. Dari hasil kesepakatan kita bersama per RT hanya 16 kepala keluarga, jadi totalnya ada 240 Kepala keluarga dari 15 RT.
“Jadi yang data ini merupakan warga yang kurang mampu, Lansia dan Disabilitas yang belum mendapatkan bantuan apapun, misalnya PKH atau bantuan lainnya. Kemudian BLT ini akan langsung masuk ke rekening masing-masing perbulan Rp. 600.000 selama tiga bulan, kita sudah bekerja sama dengan Bank Kaltimtara bagi warga yang belum memiliki rekening nanti wajib membuat rekening,” terangnya.
Dikatakannya, Hal ini merupakan intruksi Presiden jadi kita wajib melaksanakannya, seluruh kegiatan pembangunan atau fisik kita batalkan, kemudian kita alihkan ke pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu, lanjut usia dan disabilitas.
“Untuk saat ini kita batalkan kegiatan fisik, kita fokus ke Pemberdayaan masyarakat, intinya kita ingin masyarakat sejahtera,” Demikian Rudi Hartono. (**)