NUNUKAN, Pembawakabar.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan mengelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap Pemandangan dari Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Nunukan atas Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, pada Rabu (7/7).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa, Wakil Ketua I, H Saleh, Wakil Ketua II Burhanuddin, Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah. dihadiri anggota DPRD Nunukan, Forkopimda dan OPD.
Pada Kesempatan itu, Wakil Bupati Nunukan memberikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan Fraksi, Sebagai bentuk pelaksanaan amanat pasal 320 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajukan Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengajuan tersebut bahwa pandangan maupun saran atau masukan sebagaimana disampaikan dalam pemandangan umum anggota DPRD lewat fraksi-fraksi.
Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan jawaban atas pertanyaan dan memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas pandangan saran atau masukan sebagai bentuk dukungan dan komitmen yang kuat dari dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi fraksi DPRD Kabupaten Nunukan yang telah yang memiliki substansi yang sama di mana jawaban pemerintah disampaikan dalam satu penjelasan secara sistematis dan beruruta
Hanafiah menyampaikan, Kepada Fraksi Partai Hanura Pemerintah Daerah sangat berterima kasih atas apresiasinya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah, untuk itu pemerintah daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“Insya Allah di tahun yang akan datang pemerintah daerah dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kembali atas laporan keuangan. Terkait Realisasi Pendapatan yang belum maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan kedepannya, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan dimaksud khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah,” Tuturnya.
Kepada Fraksi Partai Demokrat yang telah memberikan apresiasi terhadap pencapaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Kabupaten Nunukan Kami ucapkan terimakasih dan kami sampaikan terkait saran dan masukan oleh fraksi-fraksi Demokrat untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi mikro UMKM, bidang pemerintah Desa, bidang pertanian, perkebunan, perikanan, bidang tenaga kerja, bidang sosial, dan bidang keuangan. Pemerintah daerah ke depannya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi bersama agar semua pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama,” katanya.
lanjut, Hanafiah untuk bidang Ketenagakerjaan telah diambil langkah-langkah strategis dengan melakukan pertemuan dengan perusahaan untuk memperoleh alternatif solusi terbaik.
“Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi Partai Keadilan Sejahtera terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah, ke depan capaian ini akan kami usahakan untuk dipertahankan, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyatakan surat penyediaan dana atau SPD adalah dokumen yang menyatakan Tersedianya dana sebagai dasar penerbitan pembayaran atas pelaksanaan APBD, SPD disiapkan oleh kuasa BUD berdasarkan anggaran kas,” Pungkasnya.
Sementara itu Hanafiah juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pandangan atas pemandangan umum fraksi perjuangan persatuan nasional terhadap pencapaian Pemerintah Daerah yang telah disampaikan untuk peningkatan pendapatan transport serta capaian target yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan utang di tahun-tahun anggaran berikutnya dia menyebutkan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi gerakan Karya Pembangunan terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan capaian ini akan diusahakan untuk dipertahankan dan ucapan terima kasih juga diucapkan kepada fraksi gerakan Karya Pembangunan yang telah menyampaikan pemandangannya bahwa hubungan kerjasama antara pemerintah Kabupaten sebagai Mitra dalam pengawasan pelaksanaan APBD ini akan terus terjalin demikian penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.(**)
