NUNUKAN, Pembawakabar.com– DPRD Kabupaten Nunukan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa, didampingi Wakil Ketua I Arpiah. Dari pihak eksekutif, hadir langsung Bupati Nunukan H. Irwan Sabri bersama Wakil Bupati Hermanus, Jumat (27/3).
Dalam sambutannya, Irwan Sabri terlebih dahulu menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga nilai kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan yang telah dibangun selama Ramadan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Irwan turut mengapresiasi DPRD Nunukan atas pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan sepanjang 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Forkopimda, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sekaligus menjadi laporan tahun pertama dalam periode kepemimpinan saat ini,” ujarnya.
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pemaparannya, Pemkab Nunukan mencatat target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp1,89 triliun dengan realisasi Rp1,72 triliun atau 91,09 persen.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp126,44 miliar dari target Rp129,51 miliar (97,64 persen). Pendapatan transfer mencapai Rp1,58 triliun dari target Rp1,75 triliun (90,79 persen), sementara lain-lain pendapatan yang sah terealisasi Rp8,83 miliar dari target Rp13,27 miliar (66,55 persen).
Sementara itu, belanja daerah dianggarkan Rp2,1 triliun dengan realisasi Rp1,77 triliun atau 82,50 persen. Belanja operasi terserap Rp1,17 triliun (85,03 persen), belanja modal Rp357,66 miliar (74,29 persen), belanja tidak terduga Rp3,86 miliar (43,61 persen), dan belanja transfer Rp239,30 miliar (85,73 persen).
Untuk pembiayaan daerah, target sebesar Rp259 miliar berhasil direalisasikan 100 persen.
Dari sisi kinerja, sejumlah indikator menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,87 atau 99,9 persen dari target, serta meningkat 0,6 poin dibanding 2024.
Pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,82 persen dari target 5,5 persen. Sementara persentase penduduk miskin turun dari 5,38 persen menjadi 5,27 persen.
Adapun Indeks Reformasi Birokrasi mencapai kategori BB dengan capaian 100 persen.
Dari total 22 indikator sasaran, sebanyak 18 indikator mencatat kinerja sangat tinggi. Satu indikator berkategori tinggi, dan satu lainnya sangat rendah, yakni realisasi investasi yang hanya mencapai 48,47 persen.
Sejumlah program prioritas juga dilaporkan terealisasi optimal, di antaranya pembangunan SPAM di dua lokasi, 13 unit PLTS komunal di Krayan Tengah, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 142,6 km, serta jalan penghubung kecamatan dan desa sepanjang 46,36 km.
Pemkab juga melakukan pengadaan alat berat, perbaikan ratusan rumah tidak layak huni, pemberian seragam sekolah gratis, hingga beasiswa kepada lebih dari 1.100 penerima.
Di sektor digital dan kesehatan, pemerintah menghadirkan layanan internet melalui Starlink di puluhan sekolah serta merekrut 11 dokter spesialis untuk rumah sakit pratama.
Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan UMKM juga terus diperkuat, termasuk ekspor perdana rumput laut sebanyak 60 ton ke Korea Selatan.
Meski demikian, beberapa program seperti pengembangan PLTS lanjutan dan peningkatan status rumah sakit pratama masih dalam proses dan akan dilanjutkan pada 2026.
Sepanjang 2025, Kabupaten Nunukan meraih sejumlah penghargaan, di antaranya kategori AA pada Indeks Reformasi Hukum serta penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2025.
Di sisi lain, Pemkab Nunukan mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan APBD, kondisi geografis, dan faktor teknis lainnya.
“Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan rekomendasi konstruktif dari DPRD sebagai bahan perbaikan ke depan,” tutup Irwan.
Usai menyampaikan laporannya, Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nunukan kepada Ketua DPRD Nunukan dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan.(*)
