DPRD Nunukan Minta Disnakertrans Tegas Terhadap Perusahaan

Anggota Legislatif bersama DIsnakertrans rapat dengar pendapat di Ruang komisi III Dprd Nunukan, Rabu (17/3).

NUNUKAN-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Nunukan dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (17/3) di ruang rapat Komisi III, Kantor DPRD Nunukan. Dalam rapat ini membahas program kerja realisasi tahun 2020 dan perencanaan tahun 2022.

Rapat yang di pimpin Ketua Komisi III Hamsing dengan di hadiri beberapa anggota legislatif juga Kepala Disnakertrans dan Jajarannya.

Bacaan Lainnya

Beberapa pernyataan yang disampaikan anggota Legislatif ini diantaranya Amrin Sitanggang menyebutkan Pemerintah seakan takut dengan perusahaan, Ia juga menuturkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)  yang berakhir tidak menentu.

“Seperti yang sudah mengikuti Pelatihan di BLK, misalnya Menjahit atau latihan lainnya, yang kita lihat begtu saja. Masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan ini kembali juga berkebun tidak ada tindak lanjutnya,” ujar Amrin.

Menurutnya, Disnarkertrans harus mengawal semua ini, ke Perusahaan mana nanti peserta yang telah di latih ini sesuai dengan bidangnya. “Wilayah kita ini banyak perusahaan tambang emas dan batu bara. Berani lah Bapak-bapak sedikit, kalau perlu pukul meja perusahaan itu. Anda lah yang hebat orang birokrat,” tegas Amrin.

Berdasarkan informasi Perusahaan Nunukan Jaya Lestari (NJL) yang akan tutup, Amrin mengatakan dengan di bubarkannya perusahaan tersebut nantinya akan menimbulkan masalah.

“Pasti banyak masalah nanti, tidak menerima pesangon, di buang begitu saja karena status pekerja yang harian. Pasti ini akan terjadii, oleh karena itu bapak-bapak kesana survey  karena barang nya itu sudah di muat di ponton setiap hari ada saja di muat,” Sebutnya.

Sementara Damarwansyah mengatakan Kasus yang sampai saat ini masih ada yaitu kasus Industrial antara perusahaan dan pihak pekerja. Ia menyebutkan sejak menjadi PNS di Disnakertras setiap tahunnya laporan yang di terima mencapai ribuan kasus.

Baca Juga Dong:  Pemprov Kaltara Menang, PT Inhutani II di Beri Sanksi Bayar Denda 35 M atas Pelanggaran Eksploitasi Hutan

“Setiap laporan itu ada tapi tidak pernah tembus ke dewan dan kasus ini dulu setiap tahun puluhan kasus kita terima. Ada yang selesai ada yang terkendala karena hakim ADHOC yang jauh di Samarinda,” ujar Darmawansyah.

Dia juga pertanyakan masalah upah minimum Kabupaten (UMK) bagi pekerja di setiap perusahaan telah di laksanakan, bahlkan Darmawansyah meminta Disnakertrans memonitoring ke perusahaan-perusahaan.

Tak hanya itu, Anggota Dprd dari Fraksi Partai Demokrat ini juga kembali pertanyakan Pelatihan yang di lakukan di BLK. Menurutnya program pusat tersebut seharusnya memberikan dalam memberikan pelatihan juga di tunjang dengan program dan modal.

“Kalau hanya pelatihan saja tanpa di bekali modal mungkin hanya sampai disitu saja, padahal tujuannya apapun yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat kedepan. Kemudian pelatihan ini jangan hanya fokus ke bidang-bidang itu saja tetapi di sesuaikan potensi yang ada di Nunukan seperti Rumput laut dan Perikanan,” Jelasnya.

Menanggapi beberapa pertanyaan Anggota Legislatif, Kepala Disnakertrans, Munir menerangkan untuk kasus di tahun 2020 yang merupakan kasus berkepanjangan ada 8 kasus dan terselesaikan dengan berita acara antara pihak karyawan dan perusahaan. Sedangkan untuk kasus kecil berjalan dengan banyak laporan dan langsung kami tangani.

Munir juga menjelaskan terkait Pelatihan ranahnya bukan ke Disnakertrans, apabila permintaan jenis UMKM maka harus ke Dinas UMKM. “Kami cuma melatih, nanti kalau usaha berbentuk mikro yang menanggani UMKM. Karena disitu banyak juga pelatihan, termasuk di Perikanan, kami hanya khusus yang mandiri,” jelas Munir.

Dikatakannya, 8 jenis pelatihan yang ada di Disnakertrans program dari pusat. Kalau  ada kita berikan dan yang sudah kita berikan bantuan berupa mesin jahit yang berbentuk kelompok dengan anggota 20 orang.

Baca Juga Dong:  Gelar Reses di KNB, Ahmad Triyadi : Masyarakat Inginkan Infrastruktur

Munir juga menyebutkan untuk UMK, Pihaknya telah meminta seluruh pihak Toko dan hotel sesuai Undang-undang tenaga kerja saat ini sudah melakukan kontrak kerja dengan karyawan, Kita telah menyampaikan ke pihak Hotel dan Toko kesanggupan nya paling tidak menyediakan BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau Kesehatan,

“Bunyi kontraknya kita sampaikan jika pihak Hotel kemampuannya mengaji Rp.1.500.000, maka pihak hotel harus membayar lembur Karyawannya, dan kesepakatan UMK ini dari kemampuan pihak hotel, karena jika mengunakan UMK Nunukan itu pihak hotel tidak sanggup. UMK Nunukan itu Rp. 3.082.000,” tuturnya. (*)

Tinggalkan Balasan