NUNUKAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengelar hearing yang mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk meminta penjelasan dinas kesehatan terhadap bangunan Puskesmas Lapri di Desa Seberang Kecamatan Sebatik Timur.
Pembangunan Puskesmas yang dipersoalkan beberapa Anggota DPRD sebelumnya telah ramai diperbincangkan dimedia sosial, dimana pada pembangunan Puskesmas Lapri tersebut terindikasi menyalahi aturan. Selain Dinkes turut hadir juga perwakilan Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PU-PR), melalui rapat gabungan komisi yang di Pimpin Ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa Hafid yang didampingi Wakil Ketua Burhanudin dan Ketua Komisi III H.Saleh di ruang rapat ambalat 1 kantor DPRD kabupaten Nunukan , Kamis (18/6).
Burhanudin Anggota DPRD Dapil II Sebatik dalam rapat itu, menilai pembangunan Puskesmas Sebatik Utara tidak melihat azas manfaat yang berlandaskan pada jumlah penduduk di Desa Lapri karena sebelumnya juga sudah ada Puskesmas.
“Kita menginginkan pelayanan kesehatan tapi lihatlah terlebih dahulu kenapa harus ada dua Puskesmas di satu Kecamatan,”ujar Burhanudin saat bertanya kepada kepala dinas Kesehatan.
Sementara Hj.Nursan anggota DPRD dapil II ini yang sempat viral dengan pemberitaan sebelumnya turut mempertanyakan persoalan yang sama mengenai pembangunan puskesmas Lapri.
“Kenapa tidak melibatkan atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan anggota DPRD Nunukan sebelum proses pembangunan Puskesmas berlangsung,”Tegasnya.
Menjawab persoalan tersebut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan dr. Meinstar Tololiu menjelaskan, pembangunan Puskesmas Lapri di Kecamatan Sebatik Utara merupakan pembangunan yang bersumber dari APBN dengan menggunakan dana alokasi Khusus atau (DAK). Meskipun jumlah penduduk di Desa Lapri masih terbatas, tetapi program prioritas dari pusat khususnya program tersebut diperuntukkan bagi pulau terluar dalam hal bidang kesehatan yang perlu kita sambut tanpa harus menunggu, demi pembangunan dibidang kesehatan.
“Jadi anggaran pembangunan Puskesmas Lapri bukan murni dari APBD Nunukan, karena ini Afirmasi dari kementerian Kesehatan RI yang telah Dinkes Nunukan perjuangkan tahun 2019 yang lalu. Di tahun depan sudah tidak tersedia lagi, makanya kita harus jemput bola,”ungkapnya.
Dr Tololiu menuturkan jika Pihaknya mengakui pembangunan tersebut belum di koordinasikan dengan pihak DPRD Nunukan hal itu dikarenakan saat penetapan anggaran desember tahun lalu.
“Jadi tidak memungkinkan untuk di koordinasikan sehingga hal tersebut ditetapkan bersama dengan penetapan APBD Nunukan,” Jelas Dia,
Tidak semua anggota dprd Nunukan mempersoalkan pembangunan Puskesmas Lapri tersebut, salah satu anggota dprd Nunukan, Nikmah mendukung pembangunan Puskesmas tersebut, untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Sebatik, Namun Dia berharap alat kesehatan lebih ditingkatkan lagi termasuk pelayanan terhadap Masyarat di maksimalkan.
“Pada dasarnya saya apresasi ada pembangunan di sebatik apalagi untuk kesehatan, kedepannya juga harus merata pembangunannya baik di wilayah III dan IV Nunukan, kita juga berharap alat kesehatan lebih ditingkat lagi dan pelayanan terhadap masyarakat juga harus lebih di maksimalkan lagi.”Pungkasnya.
