DPRD Nunukan Sampaikan 4 Poin Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat Adat dan PT KHL

Masyarakat Adat Aksi demi di kantor DPRD Nunukan, Kamis (11/2).

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan mediasikan sengketa lahan antara Masyarakat Adat dengan PT. Karangjuang Hijau Lestari (KHL) yang berada di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Dalam hearing tersebut Masyarakat adat mendesak Perusahaan KHL mencabut tuntutan terhadap 17 orang yang dinyatakan melanggar Undang-undang Perkebunan.

Ada beberapa poin yang disampaikan anggota DPRD Nunukan dalam rapat dengar pendapat dengan Aliansi Masayarakat Adat Nasional (AMAN) Agabag pada Kamis (11/2) lalu di ruang Ambalat 1 Kantor DPRD Nunukan.

Bacaan Lainnya

Andi Nur Krislina, mengatakan setelah memcermati permasalahan yang ada, kami anggota DPRD Nunukan, sepakat mendesak PT. KHL mencabut tuntutannya kepada 17 masyarakat adat yang saat ini menjadi tahanan Polres Nunukan.

Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan karena perusahaan telah menghapus hak hak masyarakat di Kecamatan tersebut.

” PT. KHL seharusnya memprogramkan Coorporate Sosial Responsibily (CSR), namun hal ini tidak memberikan berkontribusi, justru malah mengkriminalisasikan masyarakat Adat diatas lahan sendiri,” ujar Andi Krislina.

Karena itu, lanjut Andi Krislina berdasarkan aspirasi yang dihimpun dari masyarakat adat dan sejumlah masukan dari anggota legislatif melalui rapat tersebut, maka DPRD Nunukan mengambil langkah kongkrit terhadap penyelesaian kasus ini.

Pertama, DPRD akan berkoordinasi kepada Polres Nunukan, menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan terkait 17 masyarakat adat yang ditahan Polres Nunukan.

Kedua, Izin HGU PT. KHL Perlu di evaluasi dengan mengundang Perusahaan dan Pemerintah Daerah agar DPRD Nunukan merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk menetapkan hak Ulayat masyarakat Adat terhadap izin HGU Perusahaan.

Baca Juga Dong:  Pemkab Nunukan Sampaikan 280 Usulan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2022

Ketiga, DPRD Nunukan akan membentuk tim khusus yang melibatkan pemerintah daerah dan ketua-ketua Adat untuk mengawal permasalahan antara PT. KHL dengan Masyarakat adat Agabag.

Keempat, Dalam waktu dekat ini, DPRD Nunukan akan kembali mengagendakan pembahasan masalah sengketa lahan Masyarakat Adat dengan mengundang pihak-pihak terkait yakni Pemerintah Daerah, PT. KHL dan Masyarakat Adat Agabag.

Diskriminalisasi ini terjadi di sejumlah desa dikecamatan Sebuku diantaranya didesa Sujau, Desa Lulu, Desa Bebanas, Desa Tetaban dan desa Malasu Baru, dengan tuduhan tindak pidana pelanggaran Undang-undang Perkebunan Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 107 huruf (a) (d).

Namun berdasarkan keterangan masyarakat setempat, bahwa tindakan yang dilakukan terhadap 17 orang disejumlah desa itu bukan kasus kriminal, mereka mengambil buah diatas lahan yang sudah dimiliki dan dikuasai sebelum PT. KHL berdiri di Kabupaten Nunukan.

Menyikapi persoalan ini, Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Agabag mengatakan, lahan yang dimaksud sejak dari dulu masyarakat adat kuasai bahkan sebelum Indonesia merdeka, lahan tersebut memiliki nilai historis dimana Negara mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat.

“ Sebelum Indonesia merdeka, desa ini sudah ada, lahan tersebut adalah warisan leluhur untuk para generasinya yang terus dijaga dan dilestarikan masyarakat adat, namun karena keberadaan Investor dengan izin dari Pemerintah justru tidak memihak kepada masyarakat,” tegas Alson dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut. (Humas DPRD).

 

Tinggalkan Balasan