DPRD Nunukan Sampaikan Keputusan Rekomendasi LKPJ Bupati

NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyampaikan keputusan atas rekomendasi terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan tahun 2020 dalam rapat paripurna yang digelar diruang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (4/5).

Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa di dampingi Wakil Ketua H Saleh dan Burhanuddin serta Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus.

Bacaan Lainnya

Dalam penyampaian Dprd yang dibacakan anggota Pansus LKPJ Bupati tahun 2020, Hendrawan menyampaikan dalam LKPJ Bupati 2020 dicantumkan dalam bentuk capaian program, kegiatan dan permasalahan serta upaya penyelesaian yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Disebutkannya, Dprd Kabupaten Nunukan sangat mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup berhasil dan upaya memberikan kesejahteraan masyarakat Nunukan.

Pada point pertama Hendrawan menyebutkan dalam bidang pendidikan pencapaian pemerintah Nunukan delapan tahun meningkat menjadi 7, 81 persen di tahun 2019. Pada program pendidikan anak usia tertentu juta meningkat dengan angka 16,24 persen.

Dengan pencapaian ini tentu ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi terutama dalam pendidikan di wilayah-wilayah kecamatan.

Oleh nya itu drpd Nunukan merekomendasikan pendidikan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Nunukan, namun masih banyak fasilitas pendidikan yang tidak dirasakan terutama bagi anak-anak yang berada di Perbatasan.

“Banyak ditemui fasilitas yang rusak, kurangnya meubeler dan sarana prasarana pendidikan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Hendrawan juga menyebutkan transportasi bagi anak sekolah yang jarak tempuh sekolahnya cukup jauh bahkan menggunakan perahu, pemerintah perlu mempertimbangkan pengadaan angkutan sekolah.

Baca Juga Dong:  Pegadaian Tawarkan Kerja Sama Tabungan Emas Buat ASN Pemprov

” Kondisi angkutan sekolah saat ini sudah banyak yang rusak parah. Ditengah pandemi Covid-19, pemerintah diminta untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan sekolah yang berada di zona hijau dan tidak memiliki jaringan internet serta memberikan kebijakan khusus sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak selama pandemi,”tuturnya.

Dprd Nunukan juga memberikan rekomendasi terkait bidang kesehatan, pemerintah diminta memperbaiki baro meter kesehatan seperti angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarkat hidup sehat dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

“Baro meter kesehatan di tahun 2020 menunjukan Perbaikan dan Kinerja yang dilakukan oleh pelaksana kesehatan di Kabupaten Nunukan,” jelasnya.

Pemerintah diharapkan untuk menyiapkan sarana prasarana di dua rumah sakit Pratama yang yang ada di wilayah III.

Beberapa kantor pelayanan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dengan meninjau pekerjaan yang harus tuntas sehingga tidak terbengkalai. Seperti beberapa kantor camat di Krayan tidak dapat difungsikan karena banyak kekurangan sarana prasarana.

Beberapa point lainnya, pemerintah agar berupaya melunasi pekerjaan yang telah rampung 100 persen, menuntaskan kemiskinan, perbaikan jalan, mempermudah investasi mendatangkan investor. (*)

Tinggalkan Balasan