NUNUKAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nunukan memaparkan program kegiatan tahun ini dalam rangka mensinergiskan rencana kerja kegiatan tahun 2021, untuk melihat target pencapaian anggaran dan program kerja egiatan yang sifatnya mendesak dan prioritas.
Juga sejumlah kendala realisasi kegiatan OPD dan pencapaian program yang telah ditargetkan persemester.
Kegiatan ini berlangsung mulai Senin hingga kamis (15-18 Maret 2021) di kantor DPRD Nunukan.
Kepala Bagian Analisis dan Perencanaan Sekretariat DPRD Nunukan, Yance Tambaru, mengatakan, Anggota dewan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Nunukan, Kominfo, Capil dan Dinas Perhubungan Nunukan, yang digelar bersamaan masing-masing komisi diruang rapat Ambalat I dan II.
Di hari berikutnya Selasa, rapat akan dilanjutkan dengan OPD yang berbeda diantaranya, Dinas PUPR, BLHD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Kemudian di hari Rabu dan Kamis Anggota Legislatif mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
Sementara itu, Ketua DPRD, Hj Rahma Leppa mengungkapkan DPRD mengundang sejumlah OPD karena ingin melihat kesinambungan program Pemerintah daerah yang programkan setiap Organisasi perangkat daerah.
” Kita ingin melihat kesinambungan kegiatan dari OPD yang kita undang termasuk perencanaan kegiatan pada tahun 2022, apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi covid- 19, sehingga kita perlu sedikit bermanuver untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi. Sehingga seluruh program dan perencanaan pembangunan tepat sasaran,” ujar Hj Rahma Leppa.
Menurut Hj Leppa, Program dan Perencanaan setiap OPD harus fokus dan terarah serta memiliki nilai stategis bagi pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia.
” Perencanaan Pembangunan selama masa pandemi covid-19, perlu menyesuaikan dengan Program yang dicanangkan Pemerintah Pusat yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tentunya suatu daerah atau Kabupaten Kota ikut mendukung aksi pemerintah dalam melindungi masyarakat di tengah kesulitan berbagai bidang sekarang ini.
“Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak covid-19 terhadap perekonomian termasuk penanganan krisis kesehatan di Indonesia. Selain itu program PEN juga sebagai respon penurunan terhadap aktifitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, terutama disektor informal dan UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan,”pungkasnya. (OV/Humas DPRD)
