DPRD Panggil Kepala OPD Pertanyakan Pemberhentian Honorer

Dprd dan Kepala OPD lakukan Hearing bahas persoalan pemberhentian Honorer.

NUNUKAN – Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempertimbangkan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan.

Rapat dengar pendapat yang dihadiri sejumlah kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Disdikbud, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) dan Dinas Pekerjaan Umum untuk dimintai keterangan terkait pemberhentian tenaga honorer di instansi tersebut.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan ini mengingat honorer yang diberhentikan itu sudah 15 tahun bekerja pada salah satu instansi, kalau memang dilakukan pemecatan tentu ada alasan mendasar agar evaluasi dari setiap instansi lebih objektif,” kata Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh, Kamis (25 / 2) saat memimpin rapat di ruang Ambalat kantor DPRD Nunukan.

Menurutnya, permintaan anggota legislatif terhadap hal tersebut, merupakan tanggapan yang dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kinerja tenaga honorer yang dimaksud, karena itu OPD terkait perlu kembali mempekerjakan honorer yang diberhentikan itu.

Selain Wakil Ketua DPRD, Anggota legislatif lainnya dalam rapat komisi itu, juga mengatakan hal yang sama, bahwa kebijakan yang dikeluarkan OPD tidak sertamerta menghakimi secara sepihak, tentu ada alasan yang mendasar memberlakukan sanksi disiplin tenaga honorer.

“Komisi I meminta kepada pimpinan untuk permasalahan ini langsung ke OPD yang terkait yang tidak memerlukan kontrak tenaga honorernya, ayo kita sama-sama buka kasus ini agar lebih jelas bukan berarti kesalahan instansi tetapi menemukan solusi agar kita semua satu persepsi,” kata Andi Krislina.

Baca Juga Dong:  BP2MI Nunukan Terima 132 PMI Deportasi dari Malaysia

Dikatakannya, kurangnya lapangan pekerjaan, membuat banyak masyarakat di Kabupaten Nunukan menggantungkan hidup menjadi tenaga honorer di instansi pemerintahan, sehingga sangat miris ketika tiba-tiba harus diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

“Kalau dengan alasan interaksi politik praktis itu sudah basi menurut saya, cobalah kembali ke hati nurani kita, sudah benarkah dilakukan kepala OPD, layakkah melakukan itu, saya memperkirakan kemacetan ini ada drama, ayo kita realistislah,” tegas Andi Krislina. (Humas DPRD)

Tinggalkan Balasan