DPRD Pastikan Persoalan RSUD Tertangani

Print Friendly, PDF & Email
Hj Leppa Ketua DPRD Nunukan.

NUNUKAN-Setelah melakukan sidak dan memanggil pihak RSUD Nunukan dan Dinas Kesehatan guna membahas permasalahan mengenai persediaan stok obat yang saat ini menipis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan juga menunggu dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan untuk menindaklanjuti permasalahan RSUD terkait persediaan obat-obatan yang saat ini menjadi pembahasan di Komisi III DPRD Nunukan.

Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Ambalat I, Rabu (05/06/24) menyampaikan, dari pembahasan yang kita lakukan adalah harapan kita kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Namun pembahasan ini belum kelar karena belum ada internal pemda untuk membahas permasalahan ini, tetapi yang jelas tahun ini pemda akan membayar terkait besarannya itu nanti dirapatkan secara interen. Pembayaran itu tidak serta merta langsung lunas, dibayar secara bertahap. Untuk tahun depan dibayar sekian dan tahun berikutnya pelunasan,”ujar Hj Leppa.

Hj. Leppa menjelaskan saat ini direktur RSUD belum ada di Nunukan, sementara kami masih mencari tahu bagaimana solusinya karena ini sangat urgent. Masalah yang terjadi kemarin itu kita masih menunggu juga pucuk pimpinannya baik dari RSUD maupun dewan penasihat.

“Sehingga kami belum bisa untuk melihat semua dalam persoalannya, karena kami maunya ini secepatnya, ini sangat darurat. Yang kita sesalkan kepada pengawasnya yang menyebabkan RSUD sampai banyak hutang hingga 42 miliar lebih. Parahnya lagi pengawas tidak mengetahui masalah RSUD ini, tidak ada laporan dari pihak RSUD ke pengawas,”ungkap Ketua DPRD.

Dia menambahkan, bahkan Komisi III memanggil pihak RSUD untuk RDP sebelum anggaran diketuk untuk membahas RKA dan perencanaannya tahun depan juga realisasi tahun ini selalu dilaporkan balance.

“Kami sudah menyampaikan ke inspektorat sambil menunggu hasil pemeriksaannya, kalau kita sudah mengetahui hasil pemeriksaannya tidak ada temuan, baru kitap pertanyakan temuan ada hutang. Kami menunggu dulu karena bukan ranahnya kami, sementara kita hanya mengawasi dan menegur jika terjadi ketimpangan. Kami tentu punya perhatian terhadap persoalan ini karena ini kepentingan masyarakat dan anggaran kita,”terangnya.

Hj Leppa menegaskan, jika nantinya tidak ada kejelasan keterbukaan informasi hutang itu tidak ada kejelasan pasti akan kita bentuk pansus. Yang jelas kita masih menunggu direktur RSUD dan pengawasnya baru kita lanjutkan lagi pembahasan.

“Untuk membentuk pansus belum ada arah kesitu, namun jika urgent dan tidak ada keterbukaan nantinya baru kita membentuk tim khusus. Yang jelas persoalan saat ini dulu yang kita selesaikan karena ini menyangkut nyawa banyak orang. Terkait manajemen lama itu nanti belakangan karena tidak bisa bersamaan dan masalah keuangan itu urusan pemerintah nanti pihak pemerintah yang berkonsultasi dengan internal mereka karena pasti merujuk ke aturan dan tidak segampang itu membayar ini itu malah nanti justru temuan lagi, yang jelas kami sampaikan masalah kekhawatiran RSUD sudah bisa tertangani,”pungkas Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa. (*)

Dengarkan Kami di Aplikasi Solatafm Nunukan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *