NUNUKAN- Terkait Pemeriksaan atau Razia Identitas di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang dilakukan Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan bersama beberapa Instansi baru-baru ini dalam rangka pencegahan Calon TKI non Prosedural atau ilegal menjadi bahan perbincangan dikalangan Masyarakat hingga DPRD Nunukan.
“Daerah kita daerah transit, Maaf pertama kita harus melihat dari sisi lain Nunukan daerah transit. Sebenarnya Pemerintah Daerah harus menyampaikan kepada BP3TKI terkait pemeriksaan yang dilakukan di pelabuhan Tunon Taka,” Kata Danni Iskandar Anggota DPRD Nunukan.
Menurutnya dengan adanya razia tersebut, Masyarakat pasti bertanya-tanya, ada apa. Kami setuju dan sah-sah saja kalau dilakukan razia tersebut, tapikan kita harus melihat juga.” Besok-besok ada keluarga kita yang ingin ke Nunukan tidak ada KTP bagaimana, kalau mencari persoalan ilegal, kan Nunukan ini resmi,” lanjut Mantan Ketua DPRD tersebut.
Saya sebagai Anggota DPRD, mendengar aspirasi Masyarakat yang menyampaikan adanya pemeriksaan seperti itu. Saya pikir sah-sah saja tapi yang dilakukannya harusnya di Sebatik atau ditempat yang rawan jalan tikus itu.
“Pelabuhan Tunon Taka itukan tempat orang masuk dan sah saja, nanti kalau ada keluarga kita yang ditahan kita harus menjemput di rusunawa,” Ujarnya.
Jadi ini endingnya apa dan mereka ini alternatifnya mencari TKI ilegal, disitukan (Pelabuhan Tunon Taka) tidak ada tki ilegal. Yang menyeberang juga saya tidak tahu mau ke Sebatik atau kemana.” Saran saya lebih Afdolnya razia di pintu-pintu jalur tikus.
Dikatakannya kami mendukung, karena kita tidak mau dikatakan semua daerah perbatasan ini dikatakan jalan tikus, meskipun ada pencegahan dan pembenahan tapi jangan di Nunukan tapi dijalur tikusnya langsung,” Jelasnya.
Sementara Kepala BP3TKI Nunukan AKBP Hotma Viktor Sihombing menanggapi apa yang disampaikan Danni Iskandar, Jadi apa yang kami lakukan tidak ada niat kita untuk menghambat orang yang berpergian dan menyebabkan ketakutan untuk berkunjung ke Nunukan itu sangat salah.
Mereka saat tiba di Nunukan kita periksa, alasan apa ke Nunukan jika alasannya jelas kita tidak menghambat, Kita Langsung persilahkan melanjutkan perjalanan. Yang kita dalami itu mereka yang tidak memiliki KTP Nunukan dan tidak jelas ke Nunukan dalam rangka apa itu yang kita dalami.
“Jadi Tolong Anggota Dewan dicermati dulu sebelum menyampaikan hal-hal yang belum diketahui secara pasti. Jadi kalau mereka datang ke Nunukan dan jelas alasannya, jelas kita tidak menghambat, malahan di pelabuhan itu kita persilahkan lanjutkan perjalanannya,” katanya, Senin (23/12/19).
Yang kami lakukan ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba saja melakukan razia, ada prosesnya. Diawal kita sudah melakukan rapat dengan stakeholder terkait dan menerima masukan serta informasi dari berbagai pihak.
” Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu menyampaikan ada sekitar 450.000 orang warga negara Indonesia yang tinggal di negeri Sabah, sementara yang terdata hanya 150.000 orang. Jadi ada lebih 300.000 orang masa kita mau biarkan saja mereka keluar masuk wilayah seluruh Indonesia ke Nunukan sementara kita tidak berbuat apa-apa, harusnya temen-teman anggota dewan memberikan masukan yang topcer dan efektif,” Ungkapnya.
Kalau memang ada masukan, sampaikan ke kami, kami terbuka menerima masukan-masukan yang ada, tetapi kata Viktor ini masalah kita dan Nasional bukan hanya masalah Kabupaten Nunukan saja. Apa kita harus tutup mata adanya WNI yang keluar masuk melalui Nunukan kita tidak berbuat apa-apa.
“Supaya Anda tahu ya, mereka disana itu sebagai tki ilegal kalau tertangkap paling tidak mereka masuk tahanan dan disana itu sangat-sangat sengsara dari perlakuan Petugas di Malaysia itu sangat merugikan warga kita dan kita harus biarkan saja tutup mata,”Ungkapnya.
Jika kita lakukan razia di Sebatik itu tidak efektif, kata Viktor, di Sebatik itu ada puluhan jalan tikus yang menghubungkan wilayah Indonesia-Malaysia, kita mau razia dimana ada banyak jalan kecil.
” Solusi yang efektif razia di pelabuhan tunon taka, karena di kota-kota besar hal tersebut juga dilakukan namun guna untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah gelandangan, disini kita mengantisipasi bertambahnya TKI ilegal, Terima kasih atas masukan H Danni Iskandar dan kalau bisa datang ke kantor kami untuk membahas masalah ini. Sangat baik jika ada masukan-masukan dari anggota dprd yang terhormat dan itu harapan kami,” Tegas Viktor. (PK-1)
