NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah( Raperda ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban( LKPJ ) APBD Nunukan 2019.
Kesepakatan tersebut disampaikan di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan, pada Jumat (3/7).
Dalam rapat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nunukan Irwan Sabri, dihadiri Sekretaris Daerah Nunukan Serfianus beserta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Nunukan.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nunukan memberikan apresiasi terhadap beberapa capaian kinerja Bupati tahun 2019, tetapi Banggar DPRD juga mengkritisi kinerja diantaranya kurang maksimalnya penyerapan pendapatan asli daerah (PAD).
Apresiasi dan kritik Banggar tersebut tertuang dalam rekomendasi Banggar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2019.
Dalam rekomendasi yang dibacakan juri bicara Banggar DPRD Nunukan, Andre Pratama mengapreasiasi atas diberikan terhadap kinerja keuangan Pemda Nunukan yang meraih penghargaan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kelima kalinya dari BPK RI.
Selanjutnya dalam kesempatan yang sama penyampaian laporan tersebut, ia turut prihatin dalam situasi sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19 di negara Indonesia termasuk di Kabupaten Nunukan.
“Dampaknya mengakibatkan ekonomi melemah, daya beli masyarakat yang menurun, pengangguran yang semakin benambah, keterbatasan kita melakukan aktifitas dan usaha, situasl belajar mengajar yang terganggu hingga berimbas pada pengalihan anggaran OPD guna pembiayaan pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Nunukan,” Tutur Andre.
” Tentu ini menjadi tugas berat pemerintah daerah dan kita semua mengupayakan pemulihan situasi dan semakin aktif mencari terobosan bagi menstabilkan keadaan ekonomi dan sosial di Kabupaten Nunukan,” Tambah Andre.
1. Kemandirian keuangan menjadi hal yang penting dalam melakukan pembangunan di daerah, terutama bagaimana menggali potensi yang memberikan konstribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Dari laporan yang kami terima ternyata ada beberapa pajak dan retribusi yang tidak maksimal dalam pengelolaannya seperti retribusi parkir, usaha sarang burung wallet. Kami berharap Pemerintah duharapkan bisa memperhatikan sektor ini. Demiklan pula masih cukup banyak potensi pajak dan retribusi yang belum tergali seperti terhadap kelapa sawit, rumput laut, jembatan timbang, Pas masuk pelabuhan dan sebagainya yang memang membutuhkan inovasi dan kerja bersama termasuk dengan Instansl vertikal dalam menggali potensi ini serta penyiapan regulasi agar sumber-sumber tersebut dapat dioptimalkan untuk PAD.
2. Menjadi penilaian bagi klnerla Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nunukan, yang ternyata berada pada urutan ke 5 di Wilayah Kalimantan Utara. Angka Harapan Hidup, Lamanya anak-anak kita menuntut Ilmu, pendapatan perkapita masyarakat atau daya beli masyarakat merupakan indlkator yang berkorelasi dengan Program pemerintah daerah di bldang Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perdagangan, perhubungan, pekerjaan umum, UMKM, ketenagakerjaan dan bidang lainnya. Termasuk juga bagaimana mengoptimalkan program pra rakyat guna mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang kurang mampu atau Gini Ratio.
3. Bahwa kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai hasil Audit BPK adalah sebesar Rp. 70 Milyar ditambah hasil putusan pengadilan sebesar Rp. 7 Milyar, dliharapkan agar dapat segera diselesaikan pada tahun 2020 ini.
4. Terkait dengan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum yang terealisasi dengan baik namun dilapangan masih dikeluhkan oleh masyarakat minimnya penerangan jalan umum yang berfungsi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah agar bisa melakukan perbaikan dan memfungsikan Penerangan Jalan Umum untuk keperluan masyarakat terutama bagi pengguna jalan raya, pejalan kaki, serta pengguna lainnya.
5. Pemanfaatan Rumah Sakit Pratama di kecamatan Sebuku dan Kecamatan Krayan yang dibangun dengan biaya milyaran rupiah dan disayangkan sampai saat ini tidak dipergunakan. Kami ucapkan Terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang tahun Ini akan melengkapi fasilitas alat kesehatannya. Kami berharap tahun ini juga segera dilengkapi meubelair serta penempatan tenaga medis sehingga lebih cepat dimanfaatkan bagi warga yang perlu perawatan dan pengobatan, serta menghindari kerusakan bangunan yang semakin parah.
6. Perlu perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap penanganan asset milik pemerintah daerah, karena masih dijumpai asset yang saat ini telah dikuasai oleh masyarakat setempat dan perlu segera ditindaklanjuti.
7. Sebagai bentuk kemitraan antara lembaga DPRD dan Pemerintah daerah diharapkan adanya komunikasi dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek sehingga informasi dari masyarakat yang masuk pada lembaga DPRD dapat dijelaskan dan tidak menjadi pertanyaan yang berkepanjangan.
“Beberapa catatan strategis yang disampaikan kepada Pemerintah daerah agar menjadi masukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan program kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah kedepan sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Akhirnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan pada kesempatan ini menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2019 dapat disetujui,” Tutur Andre.
Usai penyampaian lisan tersebut, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Irwan Sabri menyerahkan ranperda LKPJ APBD Nunukan itu ke Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus.
Terpisah, Ahmad Triyadi Anggota DPRD Nunukan sekaligus anggota Tim Banggar yang di hub via seluler saat ditanyakan mengenai problem keuangan daerah, ia menjawab pokok masalahnya harus bisa dilihat secara objektif.
“Kestabilan keuangan daerah itu mungkin saja dipengaruhi juga oleh dana transfer pusat yang dikirimkan ke daerah yang jumlahnya belum sesuai dengan usulan dan target daerah sehingga hal tersebut saling berpengaruh untuk capaian program kerja, yang kedua mungkin saja secara keseluruhan karena kondisi ekonomi nasional yang belum stabil,” Jelas Tryadi Jumat Malam.
Dia meminta kepada pemerintah daerah Nunukan untuk tetap menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada.
” Pemerintah daerah agar tetap menyelesaikan persoalan itu sesuai perkembangan yang ada saat ini,” Katanya. **
