Nunukan – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Sebatik, Ramsah, menilai distribusi anggaran pembangunan jalan di Pulau Sebatik belum merata.
Hal itu disampaikan Ramsah dalam laporan hasil monitoring APBD Tahun Anggaran 2025 di wilayah Sebatik, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, masih terdapat sejumlah wilayah yang tertinggal akibat minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar, terutama akses jalan yang menjadi penunjang utama mobilitas masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal pemerataan, tetapi sudah menyangkut keadilan dalam pembangunan. Jangan sampai ada wilayah yang terus tertinggal, sementara daerah lain berkembang lebih cepat,” ujar Ramsah.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan perencanaan prioritas pembangunan yang belum optimal. Padahal, sebagai kawasan perbatasan, Sebatik seharusnya mendapat perhatian lebih, khususnya dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Ramsah pun mendesak Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menjadikan pembangunan jalan poros tengah Sebatik sebagai prioritas dalam anggaran tahun 2026.
Adapun ruas jalan yang dimaksud meliputi Jalan Bhakti Husada hingga Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Harapan, Desa Maspul, Kampung Tebol, hingga Desa Sei Limau.
Ia berharap, melalui perhatian yang lebih serius terhadap pembangunan infrastruktur, kesenjangan antarwilayah di Sebatik dapat segera teratasi. (**).
