NUNUKAN-Usai melakukan monitoring di RSUD Nunukan, DPRD Nunukan kembali melanjutkan peninjauan dan monitoring pembangunan tahun anggaran 2021di Kecamatan Nunukan Selatan,Kabupaten Nunukan, , Rabu (6/4).
Monitoring ini dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, bersama rombongan anggota DPRD Nunukan.
Monitoring diawali pada kegiatan dinas pertanian, meninjau Gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Nunukan Selatan. Dimana gedung tersebut telah digunakan oleh PPL hanya saja rehab ruangan dengan perawatan, perbaikan dinding dan pemasangan besi pengaman jendela serta plafon dan maubelernya menelan anggaran Rp 91.914.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut anggota dewan, anggaran berjumlah Rp. 91, 914 juta tersebut dapat uga dimanfaatkan untuk melengkapi peralatan lainnya yang dibutuhkan para penyuluh pada Balai tersebut.
Usai melakukan peninjauan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, anggota legislatif Nunukan, juga menyoroti pembangunan Jalan Usaha Tani di RT 08 Tanjung Harapan yang tidak sesuai dari asas manfaatnya.
Dimana jalan yang dibangun dengan anggaran Rp. 190 juta, tidak ada usaha perkebunan atau pertanian di pembukaan jalan tersebut, tampak bentuknya berupa jalan setapak berbatu dengan panjang 100 meter.
Dari hasil monitoring tersebut, Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa mengungkapkan, jalan tersebut terindikasi pemborosan karena aktifitas pertanian nihil yang ada hanya jalan tani yang dirimbuni rumput gajah.
” Sama sekali tidak ada manfaatnya, kami akan panggil juga PPTK dan ketua Kelompok Tani nya,” tegas Hj Leppa.
Selanjutnya, anggota DPRD Nunukan melakukan peninjauan pembangunan Bronjong dan Proyek pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Tanjung Harapan dengan nilai dana alokasi khusus sebesar Rp. 4,325 miliar.
Dalam peninjauan tersebut, sebagai catatan dan rekomendasi tim monitoring diantaranya, peremajaan kawat bronjong yang sudah berkarat, posisi bronjong miring dan bebatuan sudah keluar dari kawat akibatnya susunan batu tidak rata.
Untuk diketahui, Proyek program pembangunan bronjong penahan longsor kawasan mangrove perumahan kampung nelayan Mansapa ini menelan anggaran Rp 1,790 miliar.
Hj Leppa mengharapkan, Proyek pengembangan jaringan pipa distribusi Air Bersih di Kampung Nelayan benar-benar dimanfaatkan ketersediaan airny bersihnya. Diharapkan juga agar RT setempat mendata warganya yang belum memasang meteran air bersih dan di koordinasikan dengan PDAM Nunukan. (Infodok DPRD/red)
