NUNUKAN-Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid mengahdiri sekaligus membuka Forum Perangkat Daerah tahun 2022, forum tersebut dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023, yang digelar di Ruang Rapat VIP Lantai IV Kantor Bupati , Senin (14/03).
Bupati Laura dalam sambutannya menyebutkan penyusunan renja merupakan tahapan dalam penyusunan anggaran yang bermuara pada kerja-kerja yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2023 nantinya.
“Penyusunan renja ini dimulai dari tingkat paling bawah. Mulai dari musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, kabupaten, regional dan nasional,” tutur Laura.
Dia meminta gar semua perangkat daerah merubah pola kerja lama dengan mengikuti pola kerja sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.
“Banyak yang berpikir bahwa ini terserah kebijakn bupati saja. Namun Saya tidak setuju dengan hal-hal semacam itu,” kata Laura.
Bupati Laura juga menegaskan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2023, harus tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM, Kinerja Pelayanan Publik dan Infrastruktur Ekonomi dan Pengembangan Industri Pengolan Bebasis Sumber Daya Lokal.
“Saya tekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan RKPD ini sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dan tepat waktu,”
“Kepada seluruh OPD agar mampu meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) agar bekerja lebih keras lagi meskipun IPM di Kabupaten Nunukan terus meningkat setiap tahunnya. Namun target kita, jangan sampai IPM kita terendah se Kaltara,” tambah Laura.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati Laura juga meminta OPD termasuk camat harus berpikir realistis, produktif dan efektif karena saat ini, Kabupaten Nunukan bahkan secara nasional, pemerintah terkendala keterbatasan anggaran dan beban utang yang saat ini masih tersisa sekitar Rp.40 Miliar dari sebelumnya yang mencapai ratusan milliar rupiah.
“Itu belum termasuk utang rencana reboisasi pemerintah. Jadi, jangan menyusun rencana yang sifatnya buang-buang anggaran saja,” tegasnya.
Senada dengan Bupati Laura, Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah dikesempatan itu juga menuturkan penyusunan renja tahun ini harus berlandaskan pada RPJMD 2021-2026, karena dalam penyusunan RKPD ini harus memilih dan memilah yang menjadi skala prioritas.
“Kita harus memilih dan memilah mana yang menjadi skala prioritas, sehingga kita dapat mengakomodir aspirasi masyarakat memalui APBD tahun 2023,” Pungkas Hanafiah. (*)
