NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 agenda Pemandangan Umum fraksi DPRD atas Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun 2024.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa didampingi Wakil Ketua H. Saleh. Dari Pemkab Nunukan dihadiri Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah, Jumat (2/8).
Saat membuka rapat Hj Leppa mengatakan berdasarkan jadwal kegiatan dewan yang telah disepakati bahwa pada hari ini Jumat 2 Agustus 2024 akan dilaksanakan rapat paripurna pandangan umum 2024 selanjutnya kita dengarkan penyampaian pandangan umum fraksi.
Fraksi Hanura melalui juru bicaranya, Ahmad Triyadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan atas penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan.
Dalam pernyataannya, Triyadi menjelaskan bahwa perubahan anggaran merupakan upaya untuk menyesuaikan rencana kerja pemerintah daerah dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Fraksi Hanura juga memberikan pendapat serta kritik dan saran terkait RAPBD ini.
Fraksi Hanura mengapresiasi kenaikan proyeksi pendapatan dari semula Rp. 1.837.974.248.257,00 menjadi Rp. 1.987.304.299.258,54, yang menunjukkan kenaikan sebesar 7,51 persen. Kenaikan ini mencerminkan optimisme dalam peningkatan penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan daerah. Sementara itu, proyeksi belanja daerah juga mengalami kenaikan dari Rp. 2.020.964.995.989,00 menjadi Rp. 2.293.991.609.770,01, atau meningkat 11,90 persen.
“Kami menekankan pentingnya alokasi belanja yang tepat sasaran, terutama untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkap Triyadi.
Penerimaan pembiayaan, dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, juga mengalami kenaikan signifikan, dari Rp. 185.990.747.732,00 menjadi Rp. 309.687.310.511,47, atau bertambah 39,94 persen.
“Kenaikan ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai program-program strategis,” tambahnya.
Meskipun pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp. 3.000.000.000,00 tanpa perubahan, Triyadi berharap pengeluaran ini dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembiayaan yang mendesak dan program-program prioritas.
Fraksi Hanura menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, di mana masyarakat perlu diberikan akses informasi yang jelas mengenai penggunaan dana publik.
Dalam kesempatan ini, Fraksi Hanura juga memberikan beberapa saran dan masukan terhadap APBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024. Diantara saran tersebut adalah optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, fraksi Hanura juga mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur, program pemulihan ekonomi, serta perhatian terhadap lingkungan.
Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, Fraksi Partai Hanura berharap agar APBD Perubahan 2024 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta inklusif.
“Kami menyarankan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil Panitia Khusus terkait Rumah Jabatan Bupati Nunukan ke pihak penegak hukum atau pihak berwenang,”tegas Achmad Triyadi. (*)
