NUNUKAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Nunukan dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan sikap tegas: mereka akan terus memperjuangkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah pemilihan (dapil), terutama wilayah terpencil seperti Krayan dan Eka Budaya, tanpa terjebak pada isu Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
Ketua DPD NasDem Nunukan, Hendrawan, S.Pd., M.Pd., menilai isu pokir hanya mengaburkan fokus kerja dewan.
“Kami berdiri di atas prinsip sendiri, tanpa dipengaruhi pihak manapun. Tugas kami memastikan anggaran digunakan adil dan proporsional. NasDem hadir untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, mengawasi pemerintah, dan memastikan program benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Hendrawan yang sudah dua periode di DPRD menambahkan, transparansi alokasi anggaran di tiap dapil adalah harga mati.
“Sebagai anggota Banggar, saya berhak meminta data resmi dari OPD. Kalau tidak tahu berapa miliar yang masuk ke Krayan, Sebatik, atau Kabudaya, bagaimana kami mau mengawasi? Saya hadir di DPRD bukan untuk duduk manis, tapi bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Fraksi NasDem sepakat DPRD adalah lembaga kolektif kolegial yang wajib menjaga marwah dan integritas.
“Pembangunan harus merata, dari kota sampai perbatasan. Itu perintah Ketua Umum Surya Paloh, itu juga yang kami sandingkan dengan program bupati,” ujar Hendrawan.
Nada serupa dilontarkan Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Muhammad Mansur. Ia menilai pernyataan salah satu anggota DPRD dari fraksi KKN, H. Syafruddin, yang menyinggung pokir, tidak pantas.
“Melihat kah matanya ke Krayan? Masyarakat di sana sakit atau meninggal harus ditandu. Pernahkah dia ke Sebuku, ke EKabudaya? Jangan memojokkan partai tanpa koreksi diri. Itu munafik,” ujarnya geram.
Mansur menegaskan, Fraksi NasDem akan melaporkan pernyataan tersebut ke Badan Kehormatan DPRD. Ia bahkan memberi ultimatum agar H. Syafruddin meminta maaf kepada Partai NasDem dalam waktu 3×24 jam.
“Kami membangun Kabupaten Nunukan untuk semua, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Kalau ada kecemburuan sosial karena anggaran timpang, siapa yang mau tanggung jawab? Ini persoalan moral, bukan pokir,” pungkasnya
Andi Fajrul Syam, S.H ketua fraksi NasDem, juga menyoroti ketimpangan anggaran antarwilayah. Ia menegaskan alokasi dana harus mengacu pada kebutuhan riil, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.
“Kalau Dapil 4 lebih butuh, ya kita dorong anggarannya ke sana. Prinsipnya demi rakyat, bukan menjatuhkan partai tertentu,” kata Andi.(ZHA/Red)
