NUNUKAN – Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Saddam Hussein menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik penyampaian dokumen tersebut sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menurut Saddam, arah kebijakan penganggaran 2026 khususnya terkait percepatan pembangunan infrastruktur telah menunjukkan pembagian yang proporsional di empat wilayah besar Kabupaten Nunukan.
“Tahun ini pembagian anggaran pembangunan sudah lebih seimbang,” ujarnya.
Rincian pembagian anggaran infrastruktur tersebut meliputi:
Pulau Nunukan (Dapil 1 dan 2): Rp127.943.255.980.
Pulau Sebatik: Rp65.869.441.400
Dapil 4 (Kabudaya hingga Krayan): Rp129.244.767.667.
Rincian tersebut belum termasuk pengadaan alat berat di beberapa kecamatan yang juga telah dialokasikan pada APBD 2026.
Meski mengapresiasi langkah pemerintah, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD.
Fokus Pendidikan dan Kesehatan Harus Menyentuh Pemerataan
Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dan konsistensi penguatan sektor kesehatan. Namun, Saddam menegaskan bahwa alokasi tersebut harus benar-benar menyentuh aspek pemerataan dan kualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Dukung Pembayaran BPJS dan Peningkatan Layanan Kesehatan.
Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah yang pro-rakyat melalui penanggungan iuran BPJS bagi masyarakat yang dibiayai APBD.
“Kami mendorong agar peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan diprioritaskan, termasuk ketersediaan obat serta tenaga medis di puskesmas dan pos kesehatan terdepan,” tegas Saddam.
Pendidikan: SPM Harus Terpenuhi, Sekolah Kekurangan Ruang Kelas Segera Dibangun.
Pada sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di seluruh wilayah.
Fraksi juga meminta strategi pemerataan guru dijelaskan secara rinci, serta mendesak percepatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk sekolah-sekolah yang mendesak membutuhkan, di antaranya:
SDN 002 Tulin Onsoi Desa Semunad
SDN 004 Tulin Onsoi Desa Tembalang
SDN 013 Sembakung Butas Bagu
SDN 002 Tulin Onsoi Desa Semunad
Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Mengorbankan Program Pro-Rakyat
Menanggapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta penurunan estimasi pendapatan dan belanja daerah secara keseluruhan, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan memotong program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh tersentuh efisiensi,” kata Saddam.
Pemerintah Harus Perkuat Kemampuan Fiskal Daerah.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah memanfaatkan kondisi penurunan TKD sebagai momentum memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kreatif dan berkelanjutan.
Prioritas Infrastruktur untuk Konektivitas dan Jalur Logistik.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya belanja infrastruktur yang mendukung jalur logistik dan pergerakan hasil bumi dan perikanan. Untuk itu, fraksi meminta pemerintah membangun sejumlah ruas jalan strategis, di antaranya:
A. Pengaspalan Jalan Tiga Desa: Desa Liuk Bulu, Desa Pulau Keras, dan Desa Binanun (Kecamatan Sembakung Atulai)
B. Pembangunan jembatan penghubung desa ke Kecamatan Sembakung Atulai
C. Pengaspalan Jalan Desa Sabulan dan Desa Tulang (Sembakung Atulai)
D. Pengaspalan Jalan Desa Sekikil hingga Desa Dasalang
E. Pengaspalan Jalan Desa Tinampak I hingga Desa Balatikon
F. Pengaspalan Jalan Desa Tetaban hingga Desa Harapan
G. Pengaspalan Jalan Desa Tetaban hingga Desa Sujau
Usul Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol.
Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan kenaikan dana bantuan keuangan bagi partai politik menjadi Rp12.000 per suara sah, demi peningkatan kualitas pendidikan politik dan mendukung operasional kepartaian yang lebih profesional.
Penguatan Sektor Pemadam Kebakaran.
Saddam juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi petugas damkar dan keselamatan masyarakat.
Fraksi mendesak penambahan anggaran pengadaan APD yang layak, rehabilitasi pos pemadam kebakaran, serta penyusunan Rencana Induk Pencegahan Kebakaran sebagai pedoman mitigasi jangka panjang.
Dukcapil Harus Perkuat Layanan Jemput Bola ke Pedalaman.
Mengingat kondisi geografis Nunukan, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan penambahan anggaran operasional untuk Disdukcapil guna memperluas program layanan jemput bola.
“Semua warga, termasuk di pelosok, harus mendapatkan hak dokumen kependudukannya secara mudah dan cepat,” tegasnya.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Harus Dipercepat
Mengakhiri pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Nunukan mempercepat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait bantuan keuangan provinsi. Hal ini penting agar perencanaan anggaran tidak berubah di tengah jalan dan dapat segera dioptimalkan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk membahas RAPBD 2026 secara berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat.
“Kami siap membahas dengan semangat gotong royong demi kemajuan Kabupaten Nunukan,” pungkas Saddam. (HZ)
