NUNUKAN– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun 2024 pada rapat paripurna ke-17 masa persidangan III tahun sidang 2023-2024, Jumat (2/8).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menekankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi anggaran dalam APBD Perubahan.
Inah Anggraeni, juru bicara Fraksi PKS, menyatakan keprihatinan terkait dengan keluhan masyarakat terkait kurangnya peran penyuluh pertanian dan perikanan di Pulau Sebatik, dan meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan alokasi dana tambahan dari Provinsi untuk bidang tersebut.
Fraksi PKS juga menyoroti permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, dan mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Kami meminta tim dewan pengawas RSUD untuk memvalidasi setiap tagihan hutang yang telah masuk dalam temuan BPK, guna menghindari pembayaran hutang pekerjaan yang diduga fiktif,” tegas Inah.
Lebih lanjut, Fraksi PKS meminta percepatan pelaksanaan rehabilitasi atap Pasar Yamaker yang anggarannya telah tersedia. Fraksi juga meminta agar perencanaan kegiatan fisik diatas 1 miliar yang telah masuk dalam usulan DAK, dimasukkan ke dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2024.
“Terkait dengan antrian panjang pengisian gas elpiji, Fraksi PKS meminta Dinas teknis untuk mencari solusi terbaik. Fraksi juga mengingatkan semua SKPD agar tetap profesional dalam bekerja, dan menyinggung banyaknya usulan yang beredar di masyarakat untuk pengerjaan paket 2024 perubahan yang belum disahkan oleh DPRD,”terang Inah.
Sebagai penutup, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua hutang yang ada, agar tidak menjadi beban bagi pemerintah yang baru di masa mendatang.(*)
