NUNUKAN-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dari Komisi I Bidang Pemerintahan Hj Nikmah telah menyelasaikan agenda Penjaringan Aspirasi Masyarakat (reses) masa sidang II tahun 2021-2022 yang dilaksanakan di daerah pemilihananya (Dapil) II Sebatik.
Penjaringan Aspirasi Masyarakat ini dilakukan di lima desa di Pulau Sebatik, belum lama ini.
Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan ini mengungkapkan dalam penjaringannya, Masyarakat yang berada di Sebatik mengeluhkan infrastruktur, terutama jalan lingkungan, jalan tani dan jembatan jerambah.
“Masyarakat banyak keluhkan infrastrukstur jalan baik itu jalan lingkungan (Jaling), permukiman, dan jalan pertanian baik sawah maupun perkebunan,” beber Hj Nikmah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/03).
Dia juga menyebutkan telah memberikan pemahaman kepada warga terkait jalan yang dikeluhkan , jika saat ini terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga kondisi jalan yang rusak tidak semuanya dapat diperbaiki tahun ini.
Ketua Fraksi Hanura ini menjelaskan jika anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga tidak bisa digunakan, karena telah dianggarkan sesuai peruntukannya masing-masing.
Oleh karena itu, Dia berharap pemerintah ke depannya dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di Sebatik, khususnya pemerintah pusat yang kini tengah fokus dalam pembangunan Jalan Lingkar Sebatik.
“Bagusnya infrastruktur-Infrastruktur di Sebatik, maka hasil pertanian ataupun perkebunan juga dapat dengan mudah diangkut dan distribusikan sehingga menekan biaya produksi,” terangnya.
Bahkan dia meninjau langsung jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat, usai mengelar reses.
“Saya turun langsung meninjau jalan yang dikeluhkan masyarakat dan itu sangat memprihatinkan. Jalan itu juga sudah masuk Musrenbang, saya akan kawal terus semoga bisa terealisasi,” tuturnya.
Nikmah juga menjelaskan, masyarakat di daerah Sebatik Tengah hingga saat ini belum sepenuhnya menikmati layanan PLN, salah satunya kantor Camat Sebatik Timur yang saat ini belum mendapatkan jaringan listrik.
“Di Sebatik Pusat pelayanan publik, kantor Kecamatan Sebatik Timur itu belum ada listriknya,” bebernya.
Berkaitan dengan usulan masyarakat, Hj Nikmah mengharapkan masyarakat masyarakat tidak berputus asa mengusulkan aspirasinya kepada pemerintah, meskipun belum direalisasikan.
“Ini bukan karena pemerintah menutup mata dan telinga, tapi karena wilayah geografis Kabupaten Nunukan yang tidak hanya Pulau Nunukan dan Sebatik saja. Masih ada saudara-saudara kita di Krayan, Sebuku, Lumbis dan Sembakung yang juga sangat membutuhkan perhatian pemerintah sehingga pembangunan bisa secara adil dan merata di laksanakan di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Persoalan yang juga menjadi perhatian khusus yaitu masyarakat di Desa Lapri yang terdampak banjir luapan bendungan PDAM Tirta Taka yang sering terjadi saat musim hujan.
“Keluhan Masyrarakat usai hujan lebat, Kampung mereka akan tergenangi air yang merupakan luapan air bendungan Lapri, dimana sebelum bendungan itu berdiri, masalah banjir tidak pernah mereka alami. Lebih parahnya lagi, layanan PDAM belum menyentuh masyarakat di wilayah ini jadi mereka merasa hanya merasakan air keruh, tanpa menikmati air bersih PDAM,” jelas Hj Nikmah.
Sama halnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, Hj Nikmah merasa sangat sedih mendengarkan keluhan yang disampaikan dalam reses yang dilaksakanakannya.
“Masyarakat ini sangat mengeluhkan jeramba-jeramba, berharap bantuan dapat diberikan kepada mereka khususnya di sektor perikanan,”pungkasnya (**)
