NUNUKAN- Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Nikmah menggelar reses masa persidangan III tahun 2022-2023, dalam rangka silaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan.
Hj. Nikmah mengungkapkan di wilayah Sebatik Tengah tepatnya Kampung Loudres dusun Berjoko seakan di anak tirikan, karena melihat kondisi di wilayah tersebut tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah khususnya di infrastruktur.
“Mereka sudah sering kali mengusulkan ke musrenbang tingkat desa, tetapi ketika untuk musrebang tingkat kecamatan namun tidak juga mendapatkan prioritas, mereka seakan tidak diperhatikan terkait usulan mereka, bahkan mereka merasa di anak tirikan oleh pemerintah,” ujar Nikmah, saat ditemui di ruang fraksi Hanura, Senin (30/7).
Politisi Hanura ini menuturkan, masyarakat Loudres sangat menyambut baik kehadirannya, karena selama ini kata Nikmah, baru ada anggota DPRD yang mau mendatangi dan mendengarkan masyarakat Laoudres.
“Mereka mengapresiasi kehadiran kami, karena baru kali ini katanya anggota dprd yang datang dan mau mendengarkan aspirasi kami, terkait inprastruktur yang mereka keluhkan Jalan Utama Provinsi di Jalan Dusun Berjoko Rt.10, ini betul-betul jalan prioritas. Mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada pemerintah provinsi supaya memperhatikan jalan akses utama masyarakat di sana,” jelasnya.
Nikmah menambahkan, keluhan lainnya masyarakat Loudres mengharapkan bantuan jalan pertanian dan gorong-gorong karena saat musim hujan masyarakat terdampak banjir karena di bawah gunung.
“Insya Allah semoga ini bisa masuk pokir dewan, minimal perhatian kita untuk mereka, dan kebetulan juga mereka sudah membangun rumah ibadah. Saat ini mereka kekurangan informasi terkait dengan bantuan rumah ibadah, sehingga adanya kami hadir untuk memberitahukan informasi terkait bantuan pemerintah dan kami menyarankan untuk membuat proposal untuk bantuan rumah ibadah,” ujarnya.
“Terkait dengan keluhan masyarakat Loudres kami akan meminta pemerintah, dinas terkait untuk meninjau langsung wilayah tersebut apa yang harus dibangun ,” tambahnya
Tidak hanya jalan dan rumah ibadah, masyarakat Loudres juga mengeluhkan soal BPJS harus dibayarkan oleh masyarakat di kampung Loudres tersebut, sementara masyarakat di sana minim ekonomi dan ingin ke BPJS gratis.
“Kondisi ekonomi mereka yang dikeluhkan ini yang menyebabkan mereka sudah tidak bisa membayar BPJS mandiri karena pandemic covid 2 tahun kemarinm sehingga mereka ingin untuk mendapatkan BPJS gratis,”tuturnya.
Sementara masyarakat di Sebatik Utara keluhkan adalah embung Lapri, karena sampai saat ini mengenai pembebasan lahan embung itu, dan masyarakat ini menunggu kapan kepastian pembebasan lahan tersebut. Permasalahan ini sudah lama dan kita menyampaikan ini masih dalam proses.
Masyarakat di desa Seberang meminta pemerintah memperhatikan masalah irigasi, karena masyarakat banyak yang menanam padi
“Mereka meminta supaya irigasi di persawahan diperbaiki, karena di desa itu potensi pertanian khususnya padi cukup baik,”jelasnya.
Nikmah pun berharap apa yang menjadi keluhan masyarakat di Loudres dan Desa Seberang bisa disampaikan ke pokir dprd, sehingga di dua wiliyah tersebut dapat direalisasikan apa yang telah dikeluhkan dari pemasalahan-permasalahan mereka.
“Kita harap dua wilayah ini nanti bisa diterbantukan pembangunan infrastrukturnya dan bermanfaat dari hasil reses yang kami lakukan di wilayah tersebut,” pungkasnya. (*)
