Hadiri FGD, Anggota DPRD Minta Pemerintah Aturan Hutan Lindung Dijadikan Hutan Berbasis Masyarakat

Hj Nikmah anggota DPRD Nunukan saat menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di Sebatik.
Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN,Pembawakabar.com- Tiga Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Komisi I dan Komisi III, Hj Nikmah Hamsing dan Andre Pratama menghadiri kegiatan Focus Group Discusssion (FGD) yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Nunukan membahas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021-2022.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, kamis dan Jumat (16-17 September ) digelar di Kantor Camat Sebatik Utra dan Kantor Camat Sebatik Barat dengan protokol kesehatan.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Nunukan Hj Nikmah saat dihubungi Pembawakabar.com, Sabtu (18/9) mengatakan, sangat mengapresiasi kepada DPUPR yang telah yang mengelar kegiatan FGD membahas tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mudah-mudahan kedepannya bisa ditata sebaik mungkin, sehingga tidak ada lagi persoalan sengketa lahan dan hutan lindung.

Hamsing, S. Pi dan Hj Nikmah saat menghadiri FGD revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .

“Semoga pengembangan wilayah dari segi pemanfaatannya dapat tertata dengan rapi. Sebatik merupakan wilayah perbatasan dan sudah tentu ada batas negara antara Indonesia dan Malaysia, yang kita tidak inginkan ada lagi pergeseran patok dan kita menginginkan perkembangan wilayah ini berbasis agrobisnis yang sangat bermanfaat untuk masyarkat di Pulau Sebatik,” ujarnya.

Hj Nikmah mengungkapkan, yang menjadi keluhan masyarakat di Sebatik adalah persoalan hutan lindung. Kita harapkan pemerintah dapat mengkoneksikan aturan-aturan tersebut di turunkan menjadi hutan kemasyarakatan (HKM) yang pengelolaannya hutan berbasis masyarakat (PHBM).

“Kita kasian dengan masyarakat yang banyak sudah menanam kelapa sawit dan ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung,” ungkapnya.

Baca Juga Dong:  Kegiatan IRAW Tidung Borneo Bersatu ke-II akan Dimeriahkan Lomba Kesenian dan Olahraga

Ketua Fraksi Hanura ini menambahkan, hal yang perlu ditata juga adalah sektor kelautan, dari dampak lingkungan dan tata ruang perikanan dan kelautan. “ini semua juga perlu ditata khususnya rumput laut yang menghambat jalur speedboat,”sebutnya.

Dia menuturkan dengan ada FGD revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut sangat membantu karena persoalan yang dihadapi lebih banyak kasusnya sengketa lahan. Dan ini perlu diperhatikan karena terkadang untuk infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum terkadang terhambat, ada yang dibangun jauh dan sulit dijangkau.

“Intinya kita tidak mau ada program pemerintah yang ingin dibangun di wilayah itu tiba-tiba terbentur dikarenakan masalah lahan. Kita maunya clear and clear serta memastikan lahan tersebut aman,”katanya.

Anggota Komisi I ini mengungkapkan pada Forum tersebut, seluruh persoalan yang ada di Pulau Sebatik akan dibenahi dan akan ditata sebaik mungkin peruntukan-peruntukan yang akan dijadikan sebagai sektor wisata bahari dan pelabuhan berikat.

“Kemarin saya mengusulkan Sebatik Barat itu sebagai pelabuhan berikat dikarenakan di wilayah itu ada dua pelabuhan  yaitu pelabuhan ferry yang bisa menjadi alat transportasi Nunukan ke Wilayah III. Dan untuk progres nya kemungkinan akan secepatnya dilaksanakan karena dari Dinas terkait turun mensosialisasikan mengenai tata ruang wilayah ke masing-masing kecamatan dan nanti disampaikan ke masyarakatnya agar paham, sehingga saat ada pembangunan masyarakat tidak ada yang komplen,” Demikian Hj Nikmah. (OV)

Tinggalkan Balasan