NUNUKAN-Sabtu (22/2), Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan di Sebatik, ada beberapa yang sangat diprioritaskan Anggota DPRD Nunukan khususnya pembangunan di lima kecamatan di Sebatik.
“Ada Lima kecamatan yang kita pantau di sebatik, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar namun ada beberapa hal yang harus di prioritaskan, masalah pembangunan di Sebatik,” Kata Hamsing, Anggota DPRD Nunukan daerah pemilihan II.
Dia menyebut, Pertama masalah abrasi pantai yang terjadi di beberapa desa, yaitu Desa Tanjung Karang, desa Sei Manurung dan desa Tanjung Aru. Hal yang mengembirakan membawa angin segar adanya anggaran masuk di desa Tanjung Aru dan desa Sei Manurung, Anggaran untuk Tahun 2020, dari DPMPD, makanya kita tidak masuk kan di prioritas 2021.
Tetapi untuk desa Tanjung Karang, Kata Hamsing, kita akan lanjutkan memasukan prioritas sebagai abrasi karena belum ada anggarannya. Hal itu juga bagian dari pengembangan daerah wisata, karena itu terjadi abrasi jadi kita harus antisipasi secepatnya.
Karena anggarannya belum bisa dipastikan, jadi teknisnya yang akan menentukan Anggarannya berapa yang harus di alokasikan untuk kesitu.
Kemudian untuk Sebatik Tengah, Sebatik Barat dan Sebatik Timur itu hampir 50 Persen.
“Saya lihat semuanya infrastruktur jalan tani, kemudian badan jalan, bahkan ada badan jalan sudah melebihi 5 tahun, belum ada peningkatan. Semuanya prioritas kecamatan di 2021,” Katanya.
“Terkait abrasi sebenarnya prioritas tapi tidak tahu kenapa, saya dapat informasi desa Desa Tanjung Karang di undang ke provinsi untuk presentasikan masalah abrasi yang terjadi disana, ternyata BPMPD tidak memasukan desa Tanjung Karang hanya dua desa itu, kalau tidak salah kurang lebih RP. 50 M untuk penanganan bagian dalam dan untuk pemecah ombaknya Rp. 111 M. Jadi anggarannya sekitaran begitu untuk tahun 2020 yang prioritas,” Terangnya.
Hamsing juga menuturkan, Untuk di beberapa desa termasuk desa Setabu kami genjot Bumdesnya yang kita prioritaskan untuk bagaimana pengembangan bumdesnya bergerak di bumdes pariwisatanya atau bergerak di bumdes wisata. Misalnya kemarin bumdes desa Padaidi satu bumdes dikelola empat desa yang mengelola masalah CPO hasil kelapa dalam bukan sawit.
“Itu yang harus kita kembangkan karena Itu bagian dari hasil budaya yang dilestarikan selama ini yaitu kelapa dalam bukan kelapa sawit, itu sangat luar biasa. Saya pantau kemarin itu bisa menghasil kan PAD yang sangat besar. Mulai dari kulitnya sampai tampurung nya itu ada nilai ekonomisnya termasuk ampasnya, jadi itu harus kita kembangkan kita dorong perijinannya kalau bisa jangan mengunakan perusahaan orang atau brand orang tapi mengunakan perusahaan bumdes yang bisa mengekspor ke manca negara,”Sebut Hamsing.
Dari seluruhnya itu yang lebih laris manis adalah Oilnya, kalau yang minyak hitam itu terbatas, hanya sedikit saja tetapi itu juga ada nilai ekonomis yang cukup tinggi, jelasnya.
Terkait abrasi sebenar nya prioritas tapi tidak tahu kenapa saya dapat informasi desa tanjung karang itu rombongan kemarin sudah di undang ke provinsi persentase masalah abrasi yang terjadi disana ternyata BPMPD tidak memasukan itu tidak memasukan desa tanjung karang hanya dua desa itu tadi,kalau tidak salah kurang lebih 50 M untuk penanganan bagian dalam untuk pemecah ombak nya 111 M jadi anggaran nya sekitaran begitu la untuk tahun 2020 yang prioritas.
Reporter: Dhin
