NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan meminta Pemerintah daerah Nunukan untuk segera melakukan rapat intern terkait persoalan BBM asal Malaysia yang sangat meresahkan dan merugikan depo BBM.
“Pemerintah daerah kalau bisa secepatnya untuk melakukan rapat bersama Forkopimda karena ini sangat krusial di Masyarakat khususnya di Sebatik, karena ini menyangkut orang banyak jadi di satu sisi ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan,” ujar Wakil Ketua DPRD H. Saleh.
Menurutnya, pengusaha depo BBM kuotanya sebenarnya tidak dikurangin tapi karena dengan adanya BBM yang masuk dari Malaysia, sehingga penjualan mereka agak lambat makanya kita duduk bersama Pemerintah Daerah dan Forkopimda.
“Paling tidak mungkin kita selanjutnya adakan rapat di Kantor Bupati bersama Bupati dan Forkompimda. Kita nanti berusaha mencari solusinya apa yang terjadi di masyarakat kita yang ada di Kabupaten ini,”terangnya.
Saleh menuturkan, terkait harga BBM ini memang lebih mahal Indonesia daripada Malaysia, ini memang sudah jauh berbeda jadi mungkin satu semacam referensi nanti yang bisa dibuat di daerah Perbatasan ini untuk disampaikan ke pusat.
Sehingga ada keseimbangan, karena Malaysia minyaknya lebih murah dari Indonesia, di Sebatik itu minyak Malaysia di jual Rp. 10.000 sedangkan BBM Indonesia Rp. 13.000 untuk yang eceran.
“Ini bukan karena persoalan kuota masuknya BBM Malaysia,
kalau untuk kuotanya BBM Indonesia yang masuk di Nunukan cukup saja, hanya solar yang kurang, tapi karena di manfaatkan masyarakat lebih memilih yang harganya murah dari Malaysia. Makanya ini yang kita mau sampaikan di rapat bersama Forkopimda, mungkin bisa sampai lanjut di provinsi dsn lanjut ke pusat,”bebernya.
Sementara itu, Kabag Ekonomi dan SDA Pemda Nunukan, Rohardiansyah menerangkan bahwa banyaknya pembatasan kewenangan, artinya pemerintah daerah ada kewenangan, begitu juga pemerintah pusat kewenangannya dimana dan kita tidak bisa menabrak peraturan pusat. Termasuk dengan link kewenangan aparat dan sebagainya.
“Hasil rapat di sini nanti kita bawa ke tingkat pimpinan, apakah kita perlu ada rapat pimpinan, nanti hasilnya itu yang akan kita bawa apa kebijakan pimpinan dalam rapat itu dan kita tidak bisa masuk karena ada beberapa hal yang bisa masuk atau tidak. Perihal keputusan kita tidak bisa kasih keputusan sekarang nanti hasil dari kesepakatan,”kata Rohardiansyah.
Hingga saat ini lanjut dia, Pemerintah daerah belum ada langkah yang dilakukan untuk persoalan BBM asal Malaysia tersebut.
” Kita belum ada langkah, hanya kita sudah melihat langsung ke Sebatik, namun kewenangan itu tadi karena kita tidak mengetahui BBM itu masuknya dari mana. Siapa yang menutup dan membatasi itu artinya ada tugas pokok siapa yang berwenang di situ, jadi kami belum ada penegasan dan ini juga baru ramai beberapa bulan terakhir ini,”
“Pemerintah daerah belum melakukan tindakan karena karena menyangkut kewenangan. Kami akan secepatnya bergerak dan nanti kita tunggu kebijakan pimpinan seperti apa keputusan dalam rapat bersama Forkopimda,” pungkasnya. (*)
