NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara, Asosisiasi Rumput Laut Kabupaten Nunukan, Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Kabag Ekonomi Pemerintah Kabupaten Nunukan serta Dinas Perizinan, di ruang rapat Ambalat I DPRD Nunukan, Selasa (26/9).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan Welson dan dihadiri beberapa anggota DPRD, membahas terkait penurunan harga rumput laut di Nunukan.
Dalam RDP tersebut, Kamaruddin anggota TGUPP Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memaparkan jika saat ini para petani rumput laut di Nunukan mengeluhkan harga rumput laut yang turun drastis dari semula Rp42,000 per Kg di tingkat petani menjadi Rp9.000 per Kg.
“Harga tersebut tidak memberikan keuntungan bagi para petani, bahkan untuk menutupi biaya operasional baik ongkos bahan bakar minyak (BBM), biaya pekerja di lapangan tidak mencukupi. Sekarang harga ongkos BBM naik, belum lagi biaya angkutan rumput laut ke atas kapal, sementara harga rumput laut saat ini hanya Rp9.000 per Kg, tentu ini tidak menutupi bahkan banyak petani yang merugi sehingga kita berharap ada solusi dari persoalan ini”, jelas Kamaruddin.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Rumput laut Nunukan, Ferry menjelaskan persoalan turunnya harga merupakan persoalan pasaran. Hal tersebut dikarenakan stok rumput laut yang ada di pabrik industri sudah penuh sehingga tidak ada permintaan.
Kata dia, tahun lalu hingga Juni 2023 ini kapasitas pengiriman kita hanya 22 ribu karung per minggu, namun sejak bulan Juli, Agustus hingga September ini produksi mengalami peningkatan hingga 100 persen, jadi sekarang pengiriman kita sudah 33 ribu karung lebih tiap minggu.
Mendengarkan paparan Anggota TGUPP dan Ketua Asosisasi Rumput Laut Nunukan, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Welson menyampaikan pihaknya prihatin pada petani rumput laut dengan situasi harga rumput laut saat ini.
Welson meminta agar petani rumput laut bersabar hingga harga rumput laut stabil, menggingat harga ditentukan oleh pasar dan tidak bisa diintervensi.
“Kami minta petani bersabar sampai harga stabil. Karena harga rumput laut ditentukan oleh pasar, kita tidak bisa intervensi”, ujarnya.
“Yang menjadi solusi jangka pendek berupa resi Gudang, DPRD akan mendorong pemerintah daerah melalui OPD-OPD terkait untuk mengkaji kembali soal penerapan resi gudang sepanjang untuk mensejahterakan Masyarakat, dan kita sangat mengapresiasinya,”jelas Welson.
Selain itu, tambahnya, solusi jangka panjang, kita mendorong pemerintah seperti saran teman- teman anggota DPRD untuk membuat tim terpadu, supaya ada standarisasi harga seperti modelnya dengan kelapa sawit.
“Tim terpadu ini terdiri dari beberapa kabupaten, kota, ataupun provinsi yang menjadi produsen rumput laut yang sama, sehingga ke depannya ada standar harga eceran yang menjadi patokan harga semua daerah- daerah penghasil rumput laut” simpulnya.(*)
