NUNUKAN-Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025, para kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota, diharuskan untuk melakukan penyesuaian anggaran.
Bupati terpilih Kabupaten Nunukan, H. Irwan, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini bukanlah inisiatif dari pihaknya, melainkan sebagai tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat.
“Bersama Wakil Bupati terpilih, kami akan mengumpulkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas langkah-langkah pemangkasan anggaran ini. Ini adalah arahan langsung dari Presiden,” ujar Irwan Sabri usai menghadiri rapat paripurna pengumuman pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2030.
Dalam Inpres tersebut, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan, terutama pada diktum keempat yang menginstruksikan untuk membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, mengurangi anggaran perjalanan dinas, serta membatasi pengeluaran honorarium.
Irwan menegaskan bahwa fokus pemerintah Kabupaten Nunukan adalah pada pengurangan belanja yang tidak mendesak, tanpa mengabaikan program-program unggulan.
“Setelah pelantikan pada tanggal 20, kami akan segera mengadakan rapat kerja untuk melihat bagaimana perkembangan lebih lanjut. Kami juga berencana untuk memprioritaskan 17 program unggulan yang akan dilaksanakan secepatnya,” tambahnya.
Selain itu, Irwan juga menyinggung mengenai Rujab (Rumah Jabatan) Kabupaten Nunukan. Ia berharap Rujab dapat menjadi ikon daerah, meskipun saat ini ada kendala karena rencana renovasi.
“Kami akan memanggil seluruh stakeholder untuk mendiskusikan rencana pembangunan Rujab yang representatif bagi Kabupaten Nunukan,” jelasnya.
Meskipun pemangkasan anggaran menjadi tantangan, Irwan percaya bahwa program-program infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tani sepanjang 100 km dan penyediaan baju sekolah gratis, tetap dapat direalisasikan sesuai rencana.(*)
