Pemimpin yang diharapkan warga Kaltara adalah yang mau terjun langsung melihat apa masalah yang sesungguhnya dibawah kewenangannya, menganalisa dan menggali pendapat berbagai sudut pandang, baru membuat keputusan atau solusi yang bijak dan tepat.
KBM Tanjung Selor ini “kota banyak masalah” sejak awal perencanaan hingga eksekusi dulu. Gubernur dulu paling berprestasi membuat banyak mega proyek mangkrak yang sudah bisa diprediksi dari awal karena tidak memiliki strategi perencanaan pembangunan yang baik, dan hanya bersifat menghabiskan anggaran.
Masalah di KBM diantaranya:
1. Tumpang tindih lahan antara petani yang sudah lama menggarap lahan disana dengan transmigran yang datang belakangan lalu dapat sertifikat lahan tapi otomatis tidak dapat menempati lahan karena sudah ada petani sebelumnya dan sebagian lagi lahan gambut.
2. Akibat kejar tayang, pembebasan lahan oleh Pemprov yang dipaksakan, sehingga membenturkan secara hukum tapi tanpa solusi antara pemilk lahan penggarap dan transmigran yang sama-sama ada sertifikat dari BPN dengan waktu yang berbeda.
3. Pemilihan lahan yang tidak tepat yaitu luasnya lahan gambut yang seharusnya tidak boleh direklamasi karena merupakan lahan alami sebagai penjaga ekosistem alami. Kalaupun dipaksakan akan memakan biaya penimbunan sangat mahal dan ketika sudah dibangun konstruksi apapun diatasnya akan rawan amblas.
Saya sendiri dari awal mendapat informasi adanya rencana membuat KBM sudah sangat tidak setuju. Mega proyek ini pasti hanya menghabiskan aset mati yang menghabiskan dana triliunan dan tidak produktif bagi perputaran perekonomian Kaltara.
Anehnya kebijakan gubernur mantan kalau serius mau membangun KBM kenapa mau membangun gedung Kantor Gubernur dan Sekprov yang menelan anggaran ratusan milyar? Itupun kantor Sekprov yang multiyears sudah habis lebih 100 milyar baru keliatan fondasi dan tiang. Pekerjaan struktur belum selesai sampai lantai tertinggi.
Usulan saya, gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang segera hentikan proyek KBM lalu audit penggunaan anggarannya, kalau ada kerugian negara akibat mal administrasi atau proses pembuatan kebijakan dan perencanaan segera diproses hukum.
Untuk kawasan pusat pemerintahan Kaltara terpadu, jauh lebih efisien dan lebih kecil anggaran jika melakukan perencanaan ulang penataan ibu kota Kaltara, yaitu:
1. Gedung Gubernur sekarang ditambah Gedung Gabungan Dinas sudah eksis.
2. Fokus selesaikan Gedung Sekprov sampai tuntas dengan anggaran yang efisien.
3. Tukar guling lahan sekitar yaitu Kantor Polres Bulungan dan Kodim dibangun di dekat kantor Bupati.
4. Untuk menambah gedung Gabungan Dinas dan bangunan serba guna, harusnya sudah cukup untuk menampung semua kegiatan ASN Pemprov Kaltara.
Agar langkah ini efektif, gubernur harus mengevaluasi pejabat di Bappeda dan Dinas PU, mencari SDM yang mampu dan visioner dalam merencanakan pembangunan berazas manfaat dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Jika melihat track record pejabat di 2 lembaga tersebut selama pemerintahan lama, sangat nampak perencanaan yang compang camping dan proyek yang dilaksanakan kebanyakan hanya habiskan anggaran tanpa memikirkan manfaat secara maksimal.
Mari Berpikir Cerdas dengan Akal Sehat
@EdyMASran
