Nunukan-Dinilai tidak tepat janji terkait perjanjian rekomendasi antara Aliansi Mahasiswa Perbatasan (Ampera) dan PLN Cabang Nunukan pada 8 oktober 2019, puluhan mahasiswa kembali menggugat PLN, mereka kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor PLN Nunukan dengan Mosi tidak Percaya PLN.
Sebelumnya Ampera dan Masyarakat Nunukan melakukan Aksi dan
menuntut Normalisasi Listrik di Kabupaten Nunukan dengan menghasilkan rekomendasi yang di
tanda tangani AMPERA dan Manager PLN Rayon Nunukan, Adi Rahmad Widodo, berikut hasil kesepakatan rekomendasi:
- Menghadirkan kepala PLN area Berau, General Manajer Balikpapan dan BUMN selama 2×24 jam untuk segera datang bertemu Ampera menjelaskan secara ril terkait krisis listrik di Kabupaten Nunukan.
- Meminta data secara keseluruhan terkait kebutuhan daya listrik di Kabupaten Nunukan.
3.Segera berkordinasi terkait kontrak dengan PT. Bugak. - Membuka transparansi pembangunan mesin PLTG daerah Mansapa, memastikan secepatnya beroperasii.
5.Meminta pihak PLN rayon Nunuksn segera menginstal dan mengoperasikan mesin baru secara menyeluruh.
6.Apabila rekomendasi tidak diindahkan maka kepala PLN Nunukan siap mengundurkan diri.
Setelah menunggu 2×24 jam, harapan Ampera tidak terpenuhi, sehingga Jumat 11/10/19 kemarin Ampera kembali melakukan aksi demo di depan kantor PLN Nunukan.
Mereka kembali menuntut dan akan melakukan sikap diantaranya,
- AMPERA akan tetap mengawal dan menuntut hasil dari kesepakatan yang telah di tandatanggani bersama, dalam hal ini AMPERA dan PLN Rayon Nunukan.
- AMPERA akan menyurat Om Budsman Pusar, Gubernur Kalimantan Utara, dan DPR RI,
terkait permasalahan Krisis Listrik di Nunukan. - AMPERA akan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk menuntut dan memberikan
”MOSI TIDAK PERCAYA” kepada PLN Rayon Nunukan karena tidak mampu
mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Nunukan.
Humas Ampera, Ricksen Rony di Nunukan mengatakan, terkait aksi kita beberapa hari yang lalu, Ampera turun ke jalan membawa permasalahan yang selama ini selalu berulang-ulang sehingga masalah ini sangat membosankan. Setelah tenggang waktu yang kita minta yang telah disepakati yakni 2×24 jam untuk menghadirkan pemangku jabatan yang kita anggap bisa memberikan jawaban dari semua pertanyaan Ampera dan Masyarakat itu tidak bisa dihadirkan.
Dari poin pertama hingga terakhir itu jelas sudah saling sinkron, jadi dipoin pertama kenapa kami nomor satukan karena kami meminta menghadirkan kepala PLN area Berau, General Manajer Balikpapan dan BUMN tingkat nasional karena kita merasa pemangku kebijakan didalam tubuh PLN yang bisa menjelaskan secara rinci dan kita bisa meminta langsung pertanggung jawabannya.
“Ternyata pihak PLN sangat-sangat tidak mengindahkan apa yang sudah tertuang didalam kertas yang ditanda tangani oleh Manager Rayon PLN Nunukan, Rahmad. Jujur kami sangat kecewa,” Ungkap Ricksen saat dihubungi melalui via Whatassp, Sabtu 12/10/19.
Dia menambahkan, Boro-boro mau mengindahkan, menghubungi kami saja berinisiatif baik dengan memberitahukan perkembangan bagaiman konsolidasi pihak PLN Nunukan ke atasannya itu tidak ada, jadi kami yang harus mengubungi dulu baru mereka merespon kembali.
Kami pikir ini bukan suatu itikad baik, kalau memang PLN serius menyelesaikan masalah ini maka kami juga berharap dengan jalur yang ditempuh harus dihargai dan dibenahi, supaya kita merasa dipedulikan. Namun kami mengganggap apa yang sudah kami lakukan itu seperti tidak diindahkan dan memang kami rasa itu tidak di indahkan, ungkapnya.
“Jadi kami sangat-sangat kecewa dan apa yang sudah dituangkan dalam surat rekomendasi itu lengkap dengan tanda tangan dan coretan Manager Rayon PLN Nunukan yang bisa kami katakan sebagai Hoax terbaik sepanjang masa, semoga ini bisa dikenang oleh seluruh masyarakat Nunukan bahwa Pimpinan PLN Nunukan, Rahmad widodo sudah membohongi kami, karena apa yang dijanjikan ternyata tidak ditepati sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Riksen menambahkan lagi bahwa, Ampera akan membawa ke ranah yang lebih besar dengan perencanaan yang cukup matang,” Kami akan membawa tembusan ini ke Ombudsman dan pihak berwenang, karena data-data sudah kami pegang dengan poin – poin rekomendasi yang ada,” tegasnya. (***)
