Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, Basiran memimpin Rapat Sosialisasi IDI di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengakses nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara dapat meningkat dari sebelumnya.
Demikian disampaikan Kepala Kesbangpol Kaltara Basiran saat melaksanakan sosialisasi IDI di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3). “Sosialisasi ini dilaksanakan guna mendapatkan poin yang dapat meningkatkan indeks demokrasi di Provinsi Kaltara tahun 2020,” katanya.
Dikatakan Basiran, Provinsi Kaltara tergantung pada urutan ke-4 nasional, sesuai hasil perkembangan IDI 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 29 Juli 2019 lalu dengan capaian 81,07 dengan katagori baik, berada di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (85,08), Bali (82,32) dan Nusa Tenggara Timur (81,07).
Basiran disampaikan kembali terkait indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan domokrasi di Kaltara. “Ada 3 aspek yang penting dalam IDI yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak – hak politik dan aspek lembaga demokrasi,” katanya.
Selanjutnya, Basiran menjelaskan bahwa IDI menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait terkait dengan demokrasi di tingkat provinsi untuk memastikan keselarasan antara Good Governance dengan tujuan reformasi demokrasi.
“Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dan otoritas lokal seperti Kepolisian, Lembaga Peradilan, Organisasi Masyarakat dan lainnya sebagai alat untuk merumuskan kebijakan dan melakukan Analisis Berbasis Bukti,” tambahnya.
“Saya mengharapkan komitmen semua yang terlibat dalam kerangka meningkatkan nilai IDI khusus di Provinsi Kaltara, semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam membangun provinsi Kaltara dapat meningkatkan kearah pemerintahan yang lebih baik,” harapnya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala BPS Provinsi Kaltara, Komisi A DPRD Provinsi Kaltara, Ketua FKUB Provinsi Kaltara, Ketua DPD / DPW Partai Politik, Dosen dan Perwakilan Media Cetak. (humas)
