NUNUKAN-Ketua DPRD, HJ Rahma Leppa mengajak seluruh anggota DPRD Nunukan untuk perketat Fungsi Pengawasan, hal itu disampaikan Ketua dprd dalam Rapat Paripurna ke III dan Sumpah Janji Anggota DPRD Nunukan Pegganti Antar Waktu Masa (PAW) Jabatan 2019-2024 di Kantor DPRD, Kamis (14/1/21).
” DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tanggungjawab dalam sistem jalannya pemerintahan, baik pembangunan maupun kinerja birokrasi di Kabupaten Nunukan,” Kata Hj Rahma Leppa.
Menurutnya, selama berada sebagai anggota dewan masih terdapat kekeliruan pemerintah menjalan pemerintahan, pemerintah daerah juga perlu memahami fungsi pengawasan anggota legislatif dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nunukan.
“Berhasilnya penyelengaraan pemerintahan, tergantung dari kinerja pemerintahan daerah, karena fungsi pengawasan ini adalah tugas normatif yang diatur dalam peraturan-undangan berwawasan adalah untuk mewujudkan pemerintaan yang baik,” terangnya.
Dikatakannya, DPRD Nunukan bukan angin lalu karena itu perlu mempertegas fungsi pengawasan dalam pemerintahan daerah mewujudkan cita cita meningkatkan kesejahteraan rakyat juga dapat mencegah agar tidak terjadi penyimpangan berwenang.
Hadirnya DPRD dalam suatu daerah bukan kewenangan eksekutif namun harus dipandang sebagai upaya untuk menjamin kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemeritah daerah, namun fungsi pengawasan tersebut tidak terwujud maka akan berdampak pada penurunan citra lembaga legislatif.
“DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Nunukan adalah fungsi utama yang melekat, selain fungsi legislasi dan anggaran, sehingga aspirasi masyarakat terwakili dan diharapkan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan undangan dengan tujuan menjamin agar pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada,” Pungkasnya. (**)
