NUNUKAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Hj Leppa, mengungkapkan bahwa semua pandangan fraksi serta jawaban dari pemerintah daerah telah didengarkan dengan seksama.
Ia menyoroti bahwa dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2025, sektor pendidikan dan pertanian menjadi prioritas utama.
“Semua jawaban pemerintah dari fraksi-fraksi telah kami perhatikan. Terutama fraksi Hanura dan fraksi lainnya, yang juga telah kami dengarkan bersama. Intinya, pendidikan dan pertanian lebih banyak diprioritaskan untuk anggaran 2025. Pembangunan juga telah disampaikan,” ungkap Hj Leppa.
Dalam pertemuan tersebut, Hj Leppa menekankan bahwa semua pandangan dari tujuh fraksi di DPRD telah dijawab oleh pemerintah, dan ia berharap bahwa tahap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan dengan baik dan terakomodasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya mengkritik sedikit jawaban dari pemerintah. Mengapa semua fraksi dicampur dalam satu jawaban global? Saya berharap agar setiap fraksi dijawab satu per satu. Misalnya, fraksi Hanura dulu, kemudian PKS, dilanjutkan dengan Demokrat. Ini penting agar tidak bingung dan semua pertanyaan terakomodir dengan jelas,” tegasnya.
Hj Leppa juga mengingatkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan perlunya pemisahan jawaban agar tidak ada kesalahpahaman antara fraksi yang berbeda. Ia mengharapkan ke depan, pandangan dari setiap fraksi harus dijawab secara terpisah dan jelas.
“Pada dasarnya, jawaban pemerintah sudah luar biasa dan positif karena telah mengcover semua pertanyaan fraksi. Langkah selanjutnya adalah memasuki tahap pembahasan RAPBD dengan melihat program dan RKA dari masing-masing dinas,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya rincian anggaran untuk memudahkan DPRD dalam mempertanyakan alokasi dana dan memastikan bahwa program-program baru dapat terimplementasi dengan baik. Hj Leppa berharap transparansi dan kejelasan dalam anggaran akan mempermudah proses pembahasan dan pengawasan ke depannya.
“Anggaran harus dirincikan agar kami tidak bingung mempertanyakan peruntukannya. Terlebih lagi, jika ada program-program baru seperti penyediaan makanan gratis, maka harus jelas apa saja yang akan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Nunukan,” pungkasnya. (**)
