NUNUKAN-Komisi I DPRD Nunukan menggelar rapat kerja dengan memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Nunukan. Pelaksanaan yang berlangsung ruang Ambalat I Kantor DPRD Nunukan, membahas soal Anggaran tahun 2023, Senin (1/8)
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi I, Gat, S.Pd dengan dihadiri anggota Komisi I serta Kepala OPD dan jajaran.
Gat mengatakan, hari ini ada tiga OPD yang telah selesai kita lakukan rapat kerja yakni Dinas Pendidikan, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Pengelola Perbatasan. Tersisa dua OPD lagi yang belum yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi).
“Kami menyoroti soal pendidikan, di mana ada beberapa fasilitas sekolah yang masih kurang terutama di dapil III, di sana ada yang terdampak banjir, adanya perpindahan siswa dari SDN 04 ke SDN 07. Kemudian di wilayah Sembakung dan Sebuku ada beberapa sekolah anak-anak tidak bisa bersekolah saat banjir. Solusinya bagaimana, apakah bisa dibangunkan jembatan atau sekolah ditingkatkan, kita juga belum tahu, itu yang menjadi sorotan Komisi I,” kata Gat.
Termasuk peningkatan kualitas kapasitas guru, terkait dengan paradigma pendidikan merdeka belajar, lanjutnya.
“Merdeka belajar ini gurunya sebagai fasilitator yang mendorong siswanya itu berkembang. Dulu mindsetnya adalah guru adalah pusat segala-galanya, tetapi sekarang tidak dan ini menjadi perhatian kita. Termasuk mengenai kurikulum muatan lokal, setiap tahun ada anggaran untuk program muatan lokal tapi wujudnya tidak jadi hingga hari ini,” terangnya.
Gat juga menerangkan pada Kesbangpol, Komisi I meminta agar terus meningkatkan kualitas pelayanan, dikarenakan memasuki masa politik, persiapan sudah dimulai pada tahun 2022 dan 2023.
“Mereka memiliki kendala mengenai anggaran dan SDM, karena jumlah mereka di Kesbangpol hanya 20 orang, 15 PNS dan 5 orang honorer. Jadi ini juga menjadi kendala mereka, karena fungsinya mereka legulator walau teknisnya di KPU dan Bawaslu tetapi mereka butuh tenaga juga untuk berkomunikasi,” jelasnya.
Terkait dengan Badan Pengelola Perbatasan kami meminta fungsi komunikasi untuk ditingkatkan dalam berkoordinasi pada bidang-bidang tertentu.
“Terkait Kesiapan PLBN Sebatik, kalau kapal tidak resmi masuk ke Sebatik tentu tidak ada fungsinya. Sehingga kami meminta Badan Pengelola Perbatasan untuk mendorong agar mereka terus melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang secara teknis bertanggungjawab, agar PLBN itu ada manfaatnya jangan sampai jadi monumen untuk swafoto,” terang Gat.
Sementara mengenai Disdukcapil, lanjut Politisi Demokrat ini, Komisi I menyoroti mengenai minimnya anggaran di Dinas tersebut.
“Minimnya anggaran di Capil, anggaran mereka hanya Rp. 6 Miliar, 4 miliar lebih itu untuk gaji dan operasional kantor, sisanya 1 miliar lebih untuk biaya lain-lain. Namun kami mendesak Pemerintah agar alat-alat perekaman di tiap kecamatan harus ada, karena kasian masyarakat yang jauh misalnya dari Krayan datang ke Nunukan buang uang sampai 2-3 juta rupiah hanya untuk mengurus KTP, minimal ada alat perekaman di Krayan,”
“Jadi ini yang menjadi sorotan, kami akan bicara dengan Pemerintah daerah agar anggaran itu dinaikkan, karena ini menyangkut pelayanan publik. Dalam KUA-PPAS target Pemerintah IPM kita akan naik 73 persen dari 67 persen, itu kan naik 5 digit di 2023, apakah itu mungkin?, kalau mungkin di 2025 nanti mungkin 5 digit itu mungkin masih bisa dikejar setiap tahun,” sebutnya.
Dikatakan Gat, IPM ada 3 sektor, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kalau tiga sektor ini tidak digenjot tidak akan bisa mencapai.
“Buat proyeksi harus masuk akal, sekarang sudah pertengahan tahun 2022, menaikkan 5 digit di tahun 2023 mungkin tidak?. Kami menyarankan bahwa semua itu harus sinergitas antar tiga leadeng sektor yang membidangi itu, karena tidak akan berjalan dan tidak bisa mendapatkan angkat 5 digit itu,”tuntasnya. (**)
