Komisi III DPRD Nunukan Tekan OPD Update KUA-PPAS dan Gunakan Konsultan Kompeten

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN-DPRD Nunukan dari Komisi III juga memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Nunukan membahas soal anggaran tahun 2023.

Rapat yang dipimpin ketua Komisi III, Hamsing, S. Pi didampingi wakil ketua Komisi III, Siti Raudah Arsad di ruang rapat Komisi III DPRD Nunukan, turut hadir mendengarkan Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa dan beberapa anggota Komisi III dan Kepala OPD beserta jajarannya.

Dari hasil rapat kerja pembahasan anggaran tahun 2023 yang dilaksanaka bersama OPD, Hamsing yang ditemui Pembawakabar.com, Senin (1/8) mengatakan, kami dari Komisi III telah melaksanakan rapat bersama beberapa OPD.

“Sesuai dengan hasil monitoring Kita di lapangan dan kami meminta OPD dalam merencanakan sesuatu itu harus betul-betul matang, Ketua DPRD juga menitipkan agar betul betul matang pengawasan nya juga harus berjalan dengan baik. Karena hasil monitoring kemarin banyak temuan bahwa di PU itu hasil banyak temuannya,” kata Hamsing.

Baca Juga:  Siapkan Kuota 6.300, Pemprov Kucurkan Rp 15 M untuk Beasiswa Kaltara Unggul

“Temuannya itu terkadang itu perencanaan yang tidak bagus, jadi yang mengunakan itu, perencanaannya yang berkompeten, kemudian pengawas yang betul-betul bekerja dengan baik sehingga itu tidak mubazir anggaran setiap tahun. Kita harus menganggarkan pembangunan-pembangunan yang tidak maksimal. Kami juga sudah sampaikan tadi kepada dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk memaksimalkan anggaran yang ada,” ujar Hamsing.

Dia menuturkan, Komisi III juga sudah membahas beberapa anggaran ternyata KUA-PPAS yang kita terima tidak sesuai anggarannya yang dijelaskan dari dinas terkait.

Baca Juga:  Kades Binusan Minta Ketegasan Instansi Terkait Soal Aturan Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

“Kita minta tadi dinas PU Perkim menjelaskan berbeda dengan pemaparan KUA-PPAS yang kita terima, itu kita minta untuk diperbaiki kembali kebetulan juga PU Perkim sementara masih asistensi anggaran jadi masih ada perubahan anggaran. Kita minta secepatnya KUA-PPAS  yang sudah kita terima itu di update yang terbaru, karena yang saat sekarang itu angkanya berbeda dengan yang mereka Jelaskan itu, sehingga membuat kita masih bingung,”jelas Hamsing.

Dia menyebutkan adanya perbedaan KUA-PPAS yang dijelaskankan perubahan pagu anggarannya sangat signifikan, yang dijelaskan PU PR berbeda, dijelaskan Rp. 41,5 Miliar sedangkan di KUA PPAS Rp.40, 4 miliar.Jelas ada perbedaan, sedikit berbeda angka saja sangat berpengaruh, termasuk PU Perkim di KUA-PPAS Rp.10,9 Miliar sedangkan yang dijelaskan Rp. 12 miliar, sangat jauh berbeda.

Baca Juga:  Deklarasi IPBB Kaltara, Gubernur Ajak Seluruh Pemuda Ikut Bangun Benuanta

“Mungkin update saja yang berbeda, intinya jangan sampai kita membahas itu tidak diperbaiki dan tentu akan berpengaruh dengan anggaran yang akan kita bahas badan anggaran dan OPD,” tutur Hamsing.

“Kami menyarankan dengan anggaran yang kami titip di dinas-dinas tersebut pagu anggarannya yang sudah ada agar dimaksilkan untuk kepentingan masyarakat, karena kami tidak ingin ada anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas hal itu melanggar konstitusi kita dan melanggar harapan kita untuk membangun kabupaten Nunukan. Termasuk jika ada penganggaran untuk fisik perlu ada perencanaan yang bagus dan matang serta mengunakan konsultan perencanaan yang kompeten,” pungkas Hamsing. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.