TANJUNG SELOR, Pembawakabar.com – Di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta lebih selektif dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Pesan tersebut disampaikan Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (31/8) pagi.
Sanusi mengatakan keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak hanya terjadi di Kaltara, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, seluruh pegawai diminta lebih bijak dalam menggunakan anggaran, khususnya untuk perjalanan dinas.
“Kondisi keuangan daerah kita saat ini sangat terbatas. Karena itu, dalam melaksanakan perjalanan dinas, perlu dipertimbangkan bagaimana agar kegiatannya benar-benar efektif dan efisien,” kata Sanusi.
Selain efisiensi anggaran, Sanusi mengingatkan adanya ketentuan bagi pegawai Pemprov Kaltara yang melakukan perjalanan dinas. Terhitung 1 September, setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dokumentasi yang menampilkan informasi tempat atau lokasi pengambilan dokumentasi sebagai bagian dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dokumentasinya harus bisa menjelaskan tempat atau posisi saat dokumentasi diambil sebagai bahan SPJ. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Sanusi juga mengajak ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltara ikut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan.
Ia meminta pegawai yang memiliki kendaraan dan pajaknya sudah jatuh tempo agar segera melakukan pembayaran. Sementara bagi pegawai yang masih menggunakan kendaraan dengan nomor polisi dari luar Kaltara, ia mengimbau agar segera melakukan mutasi sehingga menggunakan pelat nomor KU.
“Ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung agar pendapatan daerah bisa lebih baik,” ujarnya.
Sanusi selanjutnya mengingatkan seluruh ASN untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Perangkat daerah diminta berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara apabila masih terdapat pegawai yang IKD-nya belum aktif.
Menurutnya, pemutakhiran data kependudukan penting untuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Hal ini juga diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menyebut masih terdapat data yang menunjukkan status seseorang sudah menjadi ASN, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Nanti kami akan jemput bola untuk membantu mengaktifkan IKD di HP rekan-rekan sekalian,” ujarnya.
Dalam apel tersebut, Sanusi juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta seluruh ASN menjaga kesehatan, terutama dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila diperlukan.
“Saya mengingatkan rekan-rekan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Kalau memang diperlukan, gunakan masker,” katanya.
Selain itu, Sanusi menekankan kembali pentingnya disiplin ASN, termasuk dalam penggunaan pakaian dinas dan kehadiran saat apel pagi. Ia meminta pegawai yang mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna cokelat khaki untuk menggunakan pakaian sesuai ketentuan dengan memasukkan baju ke dalam.
Ia juga menyoroti masih adanya ASN yang tidak mengikuti apel dengan tertib, termasuk memilih duduk di belakang atau berada di pinggir jalan saat apel berlangsung.
Sanusi meminta seluruh ASN menjadikan disiplin sebagai bagian dari tanggung jawab dan memberikan contoh yang baik bagi ASN kabupaten/kota maupun masyarakat.
“Saya minta kita semua menjaga harga diri sebagai ASN dan menghargai seragam yang kita pakai. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menggunakan pakaian ini,” pungkasnya. (dkisp)
