NUNUKAN-Kantor Pelayanan Pemberdayaan Negara Nunukan (KPPN) mengelar Pemberdayaan Usaha Menengah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kemenkeu Satu Kaltara dan Pelatihan Usaha Menengah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Festival Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Usaha Mikro dan Bazar UMKM.
Kegiatan yang digelar KPPN bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan ini, dibuka langsung oleh Bupati Nunukan, Hj Asmin Laurah Hafid, SE, MM, Ph.D, dengan diikuti peserta perbankan dan pelaku UMKM, yang digelar di halaman kantor KPPN, Sedadap, Rabu (26/7).
Kepala KPPN Nunukan Budi Sukoyo menjelaskan KPPN memiliki peran penting dalam mendorong pelaku ekonomi untuk mendapatkan fasilitas maupun pengetahuan dan edukasi terhadap usaha dalam mengembangkan bisnisnya.
KPPN selaku penyedia layanan untuk memberikan modal yang nantinya difasilitasi oleh Bank operasional yaitu Grade murah atau bunga hanya 6 persen.
“Hal ini sangat penting karena bunga kur aslinya sama dengan kredit lainnya, tetapi pemerintah memberikan subsidi. Jadi bukan bank yang memberikan 6 persen tetapi dari kita Kementerian keuangan yang memberikan subsidi supaya bank yang mengeluarkan atau mendistribusikan,”ujar Budi.
Ia menuturkan, peran kita sebagai Pemerintah (KPPN) juga ingin berperan aktif dalam memberikan dorongan kepada UMKM untuk tumbuh dan berkembang, dan ini perlu didukung dengan pengetahuan, daya saing, izin usaha dan pelaksanaan ekpor yang ranahnya dari bea cukai, termasuk perpajakan memberikan NPWP.
Karena NPWP merupakan dasar untuk berusaha yang kredibel dan berdaya saing dengan usaha lainnya sebagai pengusaha kena pajak yang membantu pemerintah dalam penerimaan negara.
“Untuk UMKM, seluruh kementerian di pemerintah dan BUMN untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang serta laku, artinya kita jangan hanya memberikan edukasi tetapi tidak ada solusi, ini adalah salah satu hal yang harus kita lakukan terus menerus dan simultan yang kita terus kaji serta evaluasi. Apakah Kur itu bisa berkembang atau tidak,” terangnya.
Budi berharap pelaku usaha harus betul-betul gigih dalam mengembangkan usahanya dan mampu menciptakan kiat-kiat yang menumbuh kembangkan usahanya.
“Harus dlakukan sungguh-sungguh, pembukuan harus ada, jangan sampai tumbuh sedikit saja langsung bertingkah membelanjakan ke yang lain atau bahkan modalnya tidak dikembangkan dan inilah menjadi risiko bagi pelaku usaha lokal,”teranngya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan sekaligus sebagai kepala perwakilan kementerian keuangan Kaltara, Sakop mengatakan UMKM itu kan kelasnya beda-beda ya Jadi untuk saat ini memang yang menjadi kendala adalah terkait dengan permodalannya, kemudian untuk persaingan, terkait dengan kemasan dan brandingnya, hal tersebut yang harus kita naikkan.
Berkaitan dengan ekspor-impor itu pelaku UMKM harus naik kelas, nanti menjadi UMKM yang memang bisa menembus pasar luar negeri. “Nah ini yang kami melakukan pelatihan-pelatihan di sini ada teman-teman dari Bea Cukai yang akan melakukan pendampingan atau bagaimana biar UMKM itu bisa menembus pasar ekspor seperti itu,” ujarnya.
Intinya, lanjut Sakop, pemberdayaan UMKM, karena sekarang 90 persen UMKM itu menopang perekonomian nasional. Makanya sekarang berbagai unit, berbagai instansi yang menjadi tujuan dan mereka bergerak saat ini di berbagai unit .
“Yang jelas saat ini naik kelas ya, bertahan minimal dan kalau bisa naik kelas biar mereka bisa terus berkesinambungan untuk menopang perekonomian,” harapnya.
Sakop menyebutkan, Kementerian keuangan memberikan akses permodalan, makanya kita mengundang dari perbankan bagaimana mereka bisa mengakses perbankan kemudian pemerintah memberikan subsidi bunga, jadi misalnya bunganya 13 persen misalnya, lalu pemerintah memberi subsidi 7 persen, kemudian pelaku usaha hanya membayar 6 persen.
Sedangkan dalam pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha, lanjut Sakop adalah pembukuan-pembukaan sederhana, hal ini dilakukan supaya pelaku usaha bisa membukukan biar bisa tertib dan melaksanakan kewirausahaan, masalah marketing, branding dan sebagainya, termasuk bagaimana si pelaku nanti kalau misalnya ekspor.
“Pelajaran ini yang kami lakukan makanya berbagi unit kami libatkan, kita memang memberikan pelatihan-pelatihan ini makanya kita mengundang dari perbankan untuk bagaimana si pelaku bisa mengakses digitalisasi misalnya dengan Qris dan marketplace dan sebagainya,” pungkasnya. (*)
