NUNUKAN-Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Partai Hanura, Hj. Nikmah menggelar reses masa persidangan II tahun 2022-2023.
Kegiatan reses yang dilaksanakan Hj. Nikmah dilakukan selama 3 hari (6-8 Maret) di 6 titik di Pulau Sebatik.
Dalam reses tersebut, Hj. Nikmah banyak mendapatkan keluhan, diantaranya terkait permasalahan surat kapal, infrastruktur dan penerangan di kantor Kecamatan Sebatik Timur.
“Mengenai keluhan nelayan mengenai surat kapal baik kapal besar maupun kecil, karena di laut sering ada pemeriksaan surat kapal. Kita harapkan masyarakat dalam mencari nafkah di laut aman dan tenang serta lancar,” ujar Hj. Nikmah.
Politisi asal Dapil II Nunukan ini menjelaskan, dengan adanya peraturan yang ada dan kebetulan saat reses kita menghadirkan KSOP dan menyambut baik reses kita.
“Tim KSOP langsung bertindak ke lapangan untuk mensosialisasikan tahapan pengurusan surat kapal, karena selama ini surat kapal yang dimiliki masyarakat suratnya sambung terus, tidak ada yang permanen dan alhamdulillah sebagian masyarakat sudah memiliki surat kapal permanen,”jelasnya.
Menjadi keluhan lainnya, petani rumput laut kerap mendapatkan pondasi rumput lautnya selalu dipotong, artinya ada yang sengaja dan niatnya mau mengambil rumput laut, ini yang menjadi keluhan masyarakat.
“Ini bukan karena pondasi mereka di jalur lintasan speedboat tapi memang ada yang niatnya jahat mau merusak pondasi mereka, karena saya juga sering mensosialisasikan mengenai jalur speedboat agar tidak dipasang di jalur steril. Yang jelasnya mereka minta ada pengamanan,”kata Hj. Nikmah.
Kemudian, kalau petani rumput laut kebutuhannya tali dan bibit itu sudah ada, namun yang perlu kita tekankan ke Pemerintah adalah bagaimana supaya adanya pembibitan rumput laut sendiri di Nunukan, jadi ketika petani membutuhkan bibit tidak perlu membeli keluar daerah, yang kita mau kalau bisa di Nunukan ada Pembibitan rumput laut khusus untuk petani kita
Lebih lanjut disampaikan Hj. Nikmah selain melaut, masyarakat di Sebatik juga ada yang bertani.
“Lagi-lagi masyarakat membutuhkan infrastruktur seperti di Sebatik Tengah rata-rata petani dan meminta supaya jalan yang menjadi alternatif mereka di tingkatkan, seperti jalan tani, jalan lingkungan dan pemukiman. Karena kita ketahui di Sebatik banyak petani sawit dan pekebun,”terangnya.
Tidak hanya itu, salah satu yang menjadi keluhan juga yaitu kantor Kecamatan Sebatik Timur dan jalannya yang saat ini belum memiliki fasilitas listrik dan lampu penerang jalan.
Menurut Hj. Nikmah apa yang menjadi aspirasi masyarakat tentu akan diperjuangkan dan dikawal karena program pemerintah itu kita cocokkan apa kah sesuai dengan permintaan masyarakat. Termasuk apa yang menjadi pokir dprd dengan program pemerintah yang harus selaras.
Apa yang dikeluhkan mengenai surat kapal dan keluhan petani soal infrastruktur tentu akan kita sampaikan ke instansi terkait. Karena setiap melaksanakan reses selalu mengundang yang berkaitan dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat.
“Karena kita survei mengenai keluhan masyarakat sehingga kita datangkan yang mengetahui teknisnya misalnya mengenai surat kapal kita ajak KSOP, pertanian kita ajak penyuluhnya langsung sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat itu langsung ditanggapi oleh instansi tersebut, dan bagaimana bantuan pemerintah itu betul-betul tepat sasaran, namun perlu juga dipahami tidak semua program pemerintah tidak serta merta harus diwujudkan, karena Nunukan terdiri dari tiga Dapil dan keterbatasan anggaran sehingga program-program prioritas yang lebih diutamakan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendongkrak perekonomian kita yang harus terus bangkit,” pungkasnya. (*)
