Maraknya Penjualan BBM Asal Malaysia, DPRD Minta Pemda Nunukan Lakukan Rapat

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menfasilitasi pengusaha minyak atau pemilik depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nunukan, Persoalan maraknya beredar BBM asal Malaysia di Kabupaten Nunukan.

Rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Nunukan H. Saleh didampingi Ketua Komisi III Hamsing dan dihadiri anggota DPRD Nunukan, Kabag Ekonomi dan SDA Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas UKMPD, dan Pemilik Depo BBM Kabupaten Nunukan, Jumat (3/2).

Perwakilan APMS Nunukan Hj. Yuli menuturkan, mendengar adanya masuk BBM dari Malaysia dan saya merasa ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari anggota DPRD kepada kami pribadi sebagai pengusaha SPBU di Kabupaten Nunukan.

Ada beberapa poin yang hendak kami sampaikan terkait keluhan mengenai masuknya BBM Malaysia ke Indonesia,
pertama yaitu mengenai omset pengambilan BBM di APMS yang menurun drastis dimulai dari bulan November 2022 berlanjut sampai pada bulan Februari 2023.

“Penurunannya itu tidak main-main, saya pribadi sampai 70%, dulunya kapal kami bisa naik ke Tarakan tuh mengambil sekitar 300 ton per bulan, sekarang paling banyak 120 ton,” ujarnya.

Kedua, menurunnya omset itu mungkin akan mengurangi pendapatan negara dalam segi pajak, karena kita tahu sendiri BBM itu adalah pajak final jadi dengan berkurangnya mungkin pemasukan ke negara juga berkurang.

“Di angkutan juga kami dikenakan pajak, jadi ada dua pajak yang betul-betul tertutup dengan masuknya BBM Malaysia,” terangnya.

Ketiga, terkait ancaman dampak ke depan dari masuknya BBM ini karena di awal 2021 B30 kami itu sudah ada pemotongan alokasi yang awalnya 50 ton menjadi 45 ton, di pertengahan bulan Januari menjadi 40 ton, kemudian di awal bulan Februari ini turun lagi menjadi 30 Ton dan penurunan itu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu ke pihak kami dari Pertamina.

“Kemarin kami mengklarifikasi, katanya itu adalah dari keputusan BPH Migas makanya saya sempat meminta SK-Nya ke BPH Migas, tapi kan kami tidak sampai ke sana, di sini Saya berharap mungkin dinas yang terkait bisa menyurati ke BPH Migas untuk memperjelas adanya pemotongan alokasi ini padahal alokasi tersebut di tahun itu kami tidak pernah mengambil alokasi kami bagaimana dengan keadaan yang sekarang ini yang sama sekali menurun kemungkinan ke depannya di akhir tahun malah dikurangi lagi,” ungkap Hj. Yuli.

Kalau minyak Malaysia terus-terusan masuk, pada saat sudah tidak bisa masuk apakah alokasi itu bisa dijamin untuk dikembalikan ke kita kan tidak mungkin, Kemudian keempat, adalah mengenai program Pertamina tentang pembangunan pada saat itu dengan harga pertama Rp. 9. 700 bermunculan, pengusaha-pengusaha yang ingin berusaha di bidang pertashop namun dengan harga sekarang melambungnya harga Rp.13.500 di awalnya mungkin kita masih bisa bersaing karena pertalite itu kan minyak dari kita sendiri, tapi kalau dengan masuknya yang dari Malaysia ini kita tidak sanggup bersaing, karena harganya lebih di bawah dari pertalite minator adalah lembaga yang dibawa sub kami mereka yang menyalurkan di daerah-daerah terpencil yang tidak dapat kami rangkum sub kordinator ini juga terancam tidak bisa jualan sudah sekarang karena maraknya BBM yang masuk langsung.

“Mereka tidak bisa bersaing dengan harga tersebut jadi ada sebagian dari sub koordinator kami itu yang tiap tahun kami perpanjang mereka lebih memilih untuk tidak memperpanjang dengan alasan mereka tidak bisa bersaing, karena banyak juga yang bisa jualan tanpa izin. Keluhan-keluhan mereka terus masuk,”

“Saya pribadi berharap agar apa yang kami sampaikan hari ini dan yang kami utarakan pada forum ini tidak hanya sampai di tempat ini saja karena setelah keluar dari sini, setidaknya ada jalan keluar yang bisa sama-sama kita laksanakan terlebih di lakukan oleh pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait, agar setidaknya dia bisa lebih menekan masuknya minyak-minyak Malaysia,”terangnya.

Sementara Kabag Ekonomi dan SDA Rohadiansyah menjelaskan, pengusaha APMS kami Kebetulan juga sudah melihat mengenai banyaknya bensin botolan yang kuning.

Terkait kuota yang di sampaikan adanya pengurangan, untuk tahun 2002 kemarin Pemerintah Daerah itu sebetulnya kewenangan kita ini di batas pada pembacaan dan pengawasan serta penyaluran distribusi BBM subsidi.

“Jadi untuk yang dari luar itu memang kewenangan kita agak terbatas, artinya kita tidak bisa langsung pengamanan tetapi l paling pertama kalau terkait dengan masuknya Malaysia karena itu nanti kebijakannya levelnya akan lebih tinggi, karena ada pada masanya dari aparat keamanan dan sebagainya hasil rekomendasi ini. Nanti hasil pembahasannya mungkin kami sampaikan ke tingkat pimpinan untuk di forkopimda karena pembahasan itu pasti, karena secara teknis Pemerintah Daerah kewenangan untuk di wilayah perbatasan itu agak terbatas untuk pembatasan barang masuk misalnya pengawasan dan sebagainya,”ujarnya.

Terkait dengan kuota mungkin saya perlu menjelaskan prosesnya jadi untuk tahun 2022 kemarin itu, kuota kita itu untuk peserta lain BBM itu awal tahun itu kita dapat 10.858 kilo liter awal tahun, memang sedikit makanya pada saat Januari hingga bulan Agustus itu berat, masalah solar kemudian dengan adanya pengurangan.

“Pertemuan kami di Tarakan, anggaran perubahan APBN masuk di bulan Oktober- November ada penambahan kuota kita kuota menjadi 24 495 KL, sehingga dalam waktu Oktober-November itu kita ada penambahan dua kali, makanya mau kita lihat sendiri di 3 bulan terakhir ini, Kabupaten Nunukan tidak pernah tutup karena BBM melimpah,”ujarnya.

Kemudian untuk tahun 2023, memang betul kuota itu ditentukan oleh BPH Migas, jadi kuota pertalite se-Indonesia bahkan pernah SPBU itu sudah ditentukan oleh BPH Migas dari SDM ke BBM Migas menentukan kuota pertamina sebagai operator mereka yang menyalurkan, jadi pertamina itu kuotanya juga dari BPH Migas.

“Untuk petralit tahun 2023 ini kami sudah mengusulkan, sampai sekarang kami belum dapat kuota untuk 2023 dan SK-nya kami belum dapat tetapi memang pengusulan kita seolah-olah dipotong, realisasi kita rp24.000 jadi usulan kita tuh pasti lebih besar tetapi kembali lagi yang namanya subsidi ini tergantung APBN, berapa APBN mengalokasikan subsidi untuk anggaran untuk subsidi oleh pemerintah pusat itulah yang dibagi ke seluruh Indonesia sehingga pembagian kuota BBM ini,”sebutnya.

Sementara itu, beberapa saran dan masukan DPRD Nunukan, Darmawansyah mengatakan dalam rapat ini seharusnya ada leading sektor Bea Cukai dan BPH Migas, kemudian apa penyebab sehingga dibatasi.

Untuk daerah perbatasan ada pemberlakuan khusus terhadap Pemerintah Nunukan. “Kalau aturan itu benar-benar ditegakkan, pembangunan tidak akan sukses,” jelasnya.

Darmawansyah juga menjelaskan terkait BBM kita, dari dulu saya menyampaikan bentol itu wajib dihapuskan, karena ini sudah melanggar migas.

“Tidak boleh dijual bebas barang berbahaya karena itu sudah jelas aturan migas. Masyarakat juga berlebihan maunya terkait BBM Malaysia itu kita sepakat saja kalau BBM itu tidak bisa masuk dari sebelah,” tegasnya.

Sementara Hj Nikmah menegaskan terkait masalah ini, kita mendukung pemerintah namun di sisi lain kita diabaikan, yang andil dalam permasalahan ini juga sebenarnya BPH Migas.

Biar dilihat langsung oleh BPH Migas apa yang terjadi di Nunukan, apalagi daerah kita ini daerah kepulauan perbatasan.

“Memang sangat sulit untuk menertibkan karena banyaknya jalur-jalur yang dilalui. Masalah BBM Malaysia ini karena nilai jualnya lebih murah daripada yang disiapkan pemerintah. Namun jika seandainya pemerintah tidak menyiapkan mungkin kita bisa tutup mata, tetapi yang kita lihat BBM dari pemerintah melimpah, sehingga BBM asal Malaysia ini sangat meresahkan pengusaha dan pedagang minyak,”tutur Hj. Nikmah.

Sementara Wakil Ketua DPRD H. Saleh menyimpulkan, DPRD Nunukan meminta Pemerintah daerah Nunukan agar segera melakukan rapat bersama Forkopimda dan BPH Migas.

Kemudian Depo BBM yang ada di Nunukan dan Sebatik diperjuangkan dalam rapat Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Jadi kita menunggu hasil rapat pemerintah daerah, jika nanti belum ada silahkan perwakilan Depo BBM segera menyurat DPRD,” pungkasnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *