NUNUKAN- Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimanan Utara.
Raihan WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut ini sebagai hadiah ulang tahun keempat pemerintahannya bersama wakilnya Faridil Murad.
Penyerahan secara virtual dilakukan Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Agus Priyono kepada Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid didampingi Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa dan Sekda kabupaten Nunukan, Serfianus, Jumat (12/6).
Hj Asmin Laura dikesempatan itu mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh jajarannya dan masyarakat secara keseluruhan atas keberhasilan yang diraih.
“Meskipun BPK RI memberikan sejumlah catatan, kita menilai hal itu sangat wajar dan patut diapresiasi demi perbaikan ke depannya,” ujar Bupati Nunukan.
Dikatannya, keberhasilan meraih opini WTP kelima berturut-turut ini menjadi hadiah ulang tahun ke-4 pemerintahannya.
“WTP kelima kalinya ini menjadi hadiah ulang tahun ke empat pemerintahan saya,” ucap Laura didepan awak media.
Disoal perihal catatan kecil dari BPK RI, Bupati menyatakan, menjadi bahan evaluasi dan pelecut semangat agar lebih meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan lebih baik dari tahun ini.
Sementara, Ketua BPK, Agus Priyono dalam sambutannya menyebutkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah pengelolan keuangan yang efektif, kredibel, dan selalu mengikuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Buktinya, dari 783 rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, 87,64 persen diantaranya sudah ditindaklanjuti, sedangkan sisanya sebanyak 87 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.
Pengelolaan keuangan yang baik dan efektif tersebut, menurut Agus Priyono, pada akhirnya mampu membuat angka kemiskinan dan angka pengangguran di masyarakat mengalami penurunan secara signifikan.
“Angka kemiskinan turun dari 6.71 pada tahun 2018 menjadi 6.11 pada tahun 2019 cukup jauh di bawah angka kemiskinan tingkat nasional yang mencapai 9.41 persen. Angka pengangguran juga turun dari 4 persen menjadi 3 persen. Gini rasio-nya juga di bawah angka rata – rata nasional, itu artinya ketimpangan masyarakat semakin kecil,” kata Agus. ***
