TARAKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Farid Fadillah di Auditorium BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara di Kota Tarakan, Selasa (10/5/2022), dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan.
Atas pencapaian pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil mempertahankan dan berturut turut mendapatkan tujuh kali WTP atas LKPD, Bupati Laura mengucapakan terima kasih dan rasa syukur dan akan terus berkomitmen melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita tetap berkomitmen dan bertekad kuat untuk terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan slalu Berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” ujar Laura.
Laura menambahkan, laporan hasil Pemeriksaan Keuangan tahun 2021, BPK Kaltara memberikan masukan dan koreksi untuk menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Nunukan dalam pelaksanaan APBD di tahun akan datang.
“Saya berharap BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara senantiasa memberikan arahan kepada Pemerintah Nunukan, untuk mencapai pemerintahan yang semakin baik, bersih dan akuntabel,” harap Laura.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kaltara Arief Fadillah memberikan apresiasi atas komitmen, upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Pemda Nunukan, sehingga penyampaian Laporan Keuangan di tahun ini dapat dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan, yaitu telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis aktual, telah diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur – unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara efektif.
“Berdasarkan Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak terdapat ketidak patuhan yang berpengaruh secara material, dengan dasar hal tersebut maka atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2021,” ujar Arief.
Turut hadir mendampingi dalam acara Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2021, Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, Asisten Administrasi Syafarudin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Asmar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sirajuddin dan Inspektur Inspektorat Jumianto. (Prokompim/Red)
