NUNUKAN- Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan pada Senin, 18 November 2024, Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah, Asmar, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat, yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Hj Leppa, dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Hj Leppa menyampaikan bahwa rapat ini adalah rapat paripurna kedelapan dalam masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, dengan agenda khusus untuk mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan.
Menanggapi pandangan umum fraksi Demokrat, H. Asmar menyampaikan mengenai kenaikan bahan pokok yang berkontribusi pada tingginya laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengumumkan serangkaian program pemberdayaan ekonomi sebagai upaya mitigasi.
Program-program ini akan difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta sektor pertanian dan perikanan, yang ditujukan untuk mendukung penduduk dan petani miskin.
Peningkatan keterampilan masyarakat juga akan menjadi bagian integral dari inisiatif ini, yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Dalam menanggapi pertanyaan FRAKSI Partai Demokrat terkait penyesuaian anggaran secara proporsional, pemerintah kabupaten menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
“Ini akan menjadi fokus utama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai pengoptimalan potensi daerah, Pemkab Nunukan bertekad untuk merealisasikan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Upaya ini akan dilakukan melalui berbagai inovasi, termasuk pembukaan pusat pajak daerah, pengawasan terhadap wajib pajak, dan penyediaan layanan pembayaran pajak secara online,”ujar Asmar.
“Selain itu, pemerintah daerah akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, guna meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan,”tuturnya. (*)
