NUNUKAN – Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Ulun Pagun Borneo Kabupaten Nunukan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I pada Jumat, 2 Mei 2025. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari di Rumah Adat Tidung, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara.
Musda I ini menjadi momentum penting bagi Pengurus daerah Aman Ulun Pagun Borneo dalam memperkuat kelembagaan, mempererat tali persaudaraan antar anggota, serta merumuskan arah dan program kerja organisasi ke depan.
Kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat tersebut turut dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Nunukan H.Irwan Sabri, Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Kordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan, H. Sura’i, Pengurus Formalin, Forkopimda, Kepala Desa Binusan Rudihartono, tokoh adat, perwakilan organisasi masyarakat adat, serta para undangan dari berbagai unsur masyarakat.
Dalam Musda ini, selain membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, juga dilakukan pemilihan pengurus baru untuk masa bakti selanjutnya.
Pengurus harian Aliansi Adat Nusantara Yohanes saat di temui di Baloy Adat Tidung Binusan mengatakan setelah sebelumnya para peserta dari 13 komunitas adat tiba sehari sebelumnya. Musda ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah perjuangan dan program kerja organisasi dalam lima tahun ke depan.
Hari ini, selain seremoni pembukaan, dilaksanakan juga musyawarah keterwakilan dari 13 komunitas adat yang telah resmi menjadi anggota AMAN. Dalam forum ini, dibentuk dua komisi utama, yaitu Komisi Organisasi dan Komisi Program.
Komisi Organisasi membahas hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan sistem keorganisasian, sementara Komisi Program bertugas menyusun program kerja pengurus daerah terpilih untuk lima tahun ke depan serta rencana kerja strategis dua tahun pertama.
“Besok, sidang pleno akan digelar untuk mengesahkan hasil-hasil dari sidang komisi. Pleno ini juga akan memverifikasi berkas para calon pengurus yang telah diusulkan oleh komunitas, bukan yang mencalonkan diri sendiri. Calon-calon ini akan menerima mandat berdasarkan hasil musyawarah yang berlangsung selama dua hari,”ujar Yohanes.
Musda ini juga, sambung dia akan memilih lima orang pengurus daerah, termasuk satu Ketua Pengurus Harian yang akan memimpin pelaksanaan program kerja organisasi.
“Ketua ini akan didampingi oleh sejumlah staf, antara lain staf advokasi hukum dan HAM, informasi dan komunikasi, organisasi dan keanggotaan, serta ekonomi, sosial, dan budaya,”terangnya.
Yohanes menyebut, keanggotaan AMAN di wilayah ini terdiri dari berbagai komunitas adat, bukan berdasarkan etnis, melainkan kelompok masyarakat adat yang memiliki sejarah asal-usul, wilayah adat, hukum adat, lembaga adat, dan peta wilayah yang diakui secara kolektif. Beberapa komunitas yang tergabung diantaranya, Tidung Seimenggaris, Binusan, Lumbis, Mensalong, Atob, Sebatik, dan Sembakung.
Sebagai organisasi yang mandiri, anggaran AMAN merupakan anggaran dari kader yang diambil dari iuran anggota sebesar Rp.24 ribu pertahun.
“AMAN sebagai organisasi non-pemerintah yang mandiri juga memiliki mekanisme iuran anggota. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran tahunan sebesar Rp120.000, sementara kader dikenakan iuran sebesar Rp24.000 per tahun. Dana ini disetor ke Pengurus Besar (PB) AMAN dan kemudian disalurkan kembali ke pengurus wilayah dan daerah,”jelasnya.
Sebagai organisasi induk, AMAN juga memiliki organisasi sayap seperti Perempuan Adat, Barisan Pemuda Adat, dan Sekolah Adat yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat (YP AMAN) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan.
Secara nasional, lanjut Yohanes, AMAN saat ini memiliki 21 pengurus wilayah dan 116 pengurus daerah.
“Dengan terbentuknya pengurus daerah baru dari hasil Musda ini, jumlahnya akan bertambah menjadi 117 pengurus daerah. Untuk persyaratan kader pengurus tidak ada batasan usia maksimal untuk menjadi pengurus di AMAN, namun minimal berusia 17 tahun. Komunitas diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya, termasuk dari kalangan pemuda yang berusia 17 hingga 30 tahun,”Pungkasnya. (O/Zha*)
